Penanganan masalah kualitas udara yang buruk di Jakarta tidak dapat dilihat dari satu faktor saja untuk mencapai hasil yang maksimal. Ibarat gali lubang tutup lubang, tindakan pemerintah yang hanya berfokus pada satu aspek saja tidak senantiasa menuntaskan permasalahan polusi yang melanda Jakarta. Hal ini disebabkan antara kendaraan, kemacetan, dan PLTU memiliki keterkaitan satu sama lain. Pemerintah perlu mempertimbangkan setiap langkah yang diambil agar tidak menimbulkan masalah baru. Namun, terlintas pertanyaan lain.

Apakah hanya pemerintah yang harus menghilangkan polusi udara di Jakarta?

Kehadiran polusi di tengah hiruk pikuk Jakarta tidak lepas dari campur tangan masyarakat yang bermukim di dalamnya. Meskipun masyarakat tidak secara langsung mengelola PLTU yang ada di Jakarta, masyarakat tetap andil dalam penggunaan kendaraan bermotor. Untuk itu, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah harus didukung secara penuh oleh masyarakat.

Beberapa peraturan yang sudah ada saat ini, jika dimaksimalkan dalam pelaksanaannya, dapat mencapai hasil yang baik. Misalnya, penerapan uji emisi untuk kendaraan yang berusia lebih dari tiga tahun dapat dilaksanakan di sejumlah titik secara merata untuk menjaring kendaraan yang layak pakai maupun tidak. Masyarakat masih sering kali berusaha menghindari hal-hal seperti ini dengan berbagai cara, seperti membayar petugas, menghindari lokasi uji emisi, bahkan memalsukan hasil uji emisi.

Permasalahan kualitas udara Jakarta bukan hanya masalah milik pemerintah, melainkan masalah milik bersama. Ada saya, Anda, pemerintah, dan seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Solusi Apa yang Tepat Menurutmu?