DEPOK, (05/06/2026) —  Fenomena cancel culture semakin terasa nyata dan dekat utamanya dengan kehidupan mahasiswa. Dalam ruang digital sendiri, mahasiswa semakin berhati-hati dalam berkomentar atau beropini karena takut akan kemungkinan terkena hujat. Realita ini selaras dengan definisi cancel culture, yaitu tekanan massa ketika mayoritas publik memboikot atau meng-cancel seseorang karena pernyataan atau perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Pada kasat mata, fenomena ini tergolong baik karena dapat memberi efek jera pada pelaku. Namun, seiring berjalannya waktu, cancel culture mulai mengalami perubahan paradigma terhadap tujuannya, berupa sebagai alat bentuk kontrol reaktif tanpa pemberian ruang adil bagi seluruh pihak.

Jika kita tarik lebih dekat dengan fakultas kita, fakultas jingga. Berlangsungnya diskusi dan tukar ide sudah menjadi ciri khas tersendiri dalam membentuk pola interaksi keseharian kita sebagai mahasiswa/i FISIP UI. Meski demikian, dengan meningkatnya fenomena cancel culture, seseorang dituntut untuk mengikuti narasi mayoritas untuk menghindari kemungkinan terkena “cancel” sehingga semakin mengurangi abstraksi dan eksplorasi ide-ide baru. Baik melalui media sosial maupun secara langsung, seseorang menjadi lebih berhati-hati, dikarenakan citra mereka dari dunia maya terhadap dunia nyata seringkali diasimilasikan sebagai satu kesatuan.

Hal ini didukung oleh pernyataan mahasiswa Jurusan Antropologi Universitas Indonesia angkatan 2023 bernama Dimas Ahmad Azizi (21) dikenal sebagai sosok yang aktif dalam mengkritik dan mengadvokasikan opininya pada berbagai isu sosial-politik. Ia menilai bahwa opini seseorang di media sosial dapat membentuk cara orang lain memandang individu tersebut di dunia nyata.

“Apapun yang kita katakan di media sosial itu memengaruhi persepsi orang terhadap kita. Bahkan ketika ketemu langsung di kampus, orang bisa aja tetap ngeliat kita sebagai orang yang pernah beropini seperti itu,” ujar Dimas.

Dijelaskan lebih lanjut, bentuk cancel culture seringkali diwujudkan dalam bentuk deplatforming, yaitu upaya kolektif untuk menghilangkan ruang seseorang di media sosial baik melalui serangan komentar, repost, dan mengungkit postingan lama. Ketika sudah sampai pada titik penyerangan yang didasari oleh emosi dan tidak relevan pada konteks kasus, maka sudah dinilai tidak kondusif.

“Kadang orang cuma butuh samsak buat ngelampiasin rasa marah mereka. Jadi yang biasanya kejadian bukan lagi nyari solusi atau keadilan, lebih sebagai pelampiasan emosi publik,” ucap Dimas.

Banyak orang juga kerap menonjolkan sikap yang “performatif” di media sosial baik untuk terlihat mengerti dan peduli pada kasus atau demi tidak terkena cancel karena diasumsikan berada pada posisi sebagai enabler (melanggengkan perilaku dari pelaku). Kompleksitas dalam mengambil posisi menyebabkan adanya rasa takut untuk menyampaikan opini yang berbeda karena khawatir akan dianggap salah oleh mayoritas. Padahal diskusi sejatinya lahir dari hadirnya perbedaan pendapat, ide, dan argumentasi.

Di sisi lain, pengalaman yang dialami dapat berbeda terutama jika datang dari mahasiswa yang pernah menjadi korban dari cancel culture. Salah satu mahasiswa FISIP UI angkatan 2023, dapat kita samarkan dengan nama Andre (21) pernah mengalami tekanan sosial oleh lingkungan terdekatnya akibat candaan bernuansa tidak pantas dalam suatu platform game. Setelah kejadian dilaporkan dan mulai tersebar, ia menyampaikan bahwa bukan hanya terdampak dari relasi sosial, tetapi juga pada kondisi mentalnya. Ia merasa dijauhi dan kehilangan rasa aman di lingkungan kampus, bahkan merasa kalau semua orang langsung berprasangka negatif terhadap dirinya.

“Gua tahu kok kalau gua emang bersikap tidak pantas karena belum mengenal lebih kasus dan gak ngeliat dari perspektif orang lain. Tapi disisi lain gua juga berharap sih kalau pandangan dari cerita gua juga bisa dikonsiderasi oleh pihak lembakom (lembaga komunitas),” ujarnya.

Andre sadar bahwa dirinya yang terkena cancel oleh lingkungan sosialnya di kampus adalah respons yang pantas atas hal yang dilakukannya. Meski demikian, ia berharap adanya wadah atau ruang bagi dirinya untuk menjelaskan atau klarifikasi tanpa dicap sebagai sikap defensif atas ceritanya. Orang-orang yang berinteraksi dengannya pun juga terkena imbasnya, dikarenakan dianggap mau berteman dengan “pelaku” dari kasus tersebut.  Berefleksi terhadap kejadian tersebut, Andre sudah merasa kalau tindakan dari kampus dan lembaga komunitas sudah baik dalam mengutamakan perspektif dari korban, tetapi dirasa kurang pada aspek edukasi sebagai upaya preventifnya.

“Gua rasa kadang orang langsung menghakimi dan membuat narasi sendiri tanpa bener-bener melihat konteks atau memberi ruang untuk penjelasan dari dua sisi,” ucap Andre.

Baik Dimas maupun Andre sebagai dua mahasiswa dalam lingkungan sama dengan pengalaman yang berbeda menunjukkan adanya realita bahwa melalui cancel culture, mahasiswa/i semakin mudah mengikuti arus opini mayoritas. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang akan menutup opini pribadi mereka ketika mereka percaya pendapatnya berada pada sisi minoritas karena takut akan isolasi sosial (Noelle-Neumann, 1974). Relevan pada kasus, terbuktikan bahwa 72,6% individu yang merasa opininya berada pada posisi minoritas memilih untuk tidak menyampaikan pandangannya secara publik (Zhao et al., 2026).

Teori ini mendukung realita yang telah terjadi pada kasus sebelumnya, bahwa mahasiswa lebih memilih untuk diam dibanding berisiko untuk dikucilkan oleh lingkungannya. Dimas dalam pandangannya menilai cancel culture dapat mematikan budaya diskusi dalam konteks aktivisme mahasiswa jika dilakukan secara reaktif tanpa basis argumentasi yang jelas.

“Menurut gua, kalau setiap kali orang beropini yang beda langsung di–cancel, bisa jadi lama-lama orang nggak lagi berpikir kritis karena akan ikut arus tanpa menelusuri lebih lagi. Padahal diskusi itu bisa pada awalnya karena adanya beda pendapat,” ucap Dimas.

Di tengah budaya kampus, fenomena cancel culture terutama di kalangan mahasiswa telah menjadi suatu dilema tersendiri antara menuntut akuntabilitas dan penghakiman massal. Ketika kritik berubah menjadi serangan personal maka berpotensi mematikan ruang dialog yang seharusnya menjadi fondasi untuk bertukar ide. Pada akhirnya, mendahulukan sikap kritis dan tidak impulsif pada impuls eksternal seperti cancel culture meskipun terlihat sederhana, dapat menunjukkan posisi individu yang matang dan tidak mengikuti arus mayoritas semata. Bagaimana menjaga ruang kritik yang nyata tanpa mengorbankan keadilan dan nilai kemanusiaan.

Referensi:

Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence a theory of public opinion. Journal of communication, 24(2), 43-51.

Norris, P. (2023). Cancel culture: Myth or reality?. Political studies, 71(1), 145-174.

Spreeuwenberg, L. (2022). The moral implications of cancel culture. Ethical Perspectives.

Vogels, E. A. (2022, June 9). A growing share of Americans are familiar with “cancel culture”. Pew Research Center. Pew Research Center

Zhao, D., Yang, D., & S. Bernstein, M. (2026, April). Mapping the spiral of silence: Surveying unspoken opinions in online communities. In Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-26).

DEPOK, (05/06/2026) — Di tengah persaingan yang semakin ketat, mendapatkan tempat magang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi banyak mahasiswa. Ketika teman-teman mulai mengunggah kabar diterima di berbagai perusahaan, tidak sedikit mahasiswa yang justru dihantui rasa tertinggal dan ketidakpastian.

“Walaupun gue senang teman gue dapat, tapi itu gue jadi stres yang kayak, aduh gue belum.”

Kalimat itu diucapkan oleh Vindy (21), mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ketika menceritakan pengalamannya mencari magang. Setelah mengirim puluhan lamaran ke berbagai institusi, ia masih menunggu kesempatan yang tak kunjung datang.

Perasaan tersebut juga dialami oleh Nic (21), mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Meski berasal dari jurusan yang berbeda, keduanya dipertemukan oleh pengalaman yang sama, yaitu menunggu email yang tak kunjung datang.

Bagi Vindy, pentingnya magang sudah ia sadari sejak awal kuliah. Di lingkungan Fakultas Hukum, pengalaman magang sering dianggap sebagai bekal penting untuk membangun karier setelah lulus. Karena itu, ia mulai aktif mengirim lamaran ke berbagai institusi sejak beberapa semester lalu.

Namun, kenyataan yang ia hadapi tidak semudah yang dibayangkan. Selama berkuliah, Vindy memperkirakan telah mengirim lebih dari 30 lamaran magang. Sebagian besar tidak mendapatkan respons, sementara beberapa lainnya berhenti di tahap seleksi. “Gue pribadi tahu akan susah nyari magang. Tapi gue dan beberapa teman gue juga enggak nyangka seberat itu,” ujarnya.

Lama-kelamaan, pencarian magang menjadi topik yang hampir selalu hadir dalam percakapan sehari-hari bersama teman-temannya. “Kalau ketemu langsung ngobrolinnya ‘lo udah daftar ke mana?’, ‘ada feedback enggak?’,” tuturnya. Tekanan semakin terasa ketika satu per satu temannya mulai mendapatkan panggilan wawancara atau diterima di tempat magang tertentu. “Walaupun gue senang teman gue dapat, tapi itu gue jadi stres yang kayak, aduh gue belum,” ujarnya.

Jika Vindy merasa tekanan terbesar datang dari perbandingan dengan teman-temannya, Nic justru lebih banyak dihantui ketakutan tentang masa depan setelah lulus. Berbeda dengan Vindy yang telah memikirkan magang sejak awal kuliah, Nic menghabiskan sebagian besar masa perkuliahannya dengan aktif berorganisasi. Ia merasa pengalaman organisasi dapat membantunya membangun relasi, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, dan mempelajari berbagai keterampilan baru.

Namun, ketika aktivitas organisasinya mulai berkurang, ia menyadari bahwa pengalaman profesional juga tidak kalah penting. Kesadaran itu mendorongnya mulai aktif mencari magang. “Saat itu gue belum tahu value yang harus gue bawa itu apa,” jelasnya.

Seperti Vindy, perjalanan Nic juga dipenuhi ketidakpastian. “Pokoknya kayak 30-an sampai 40-an kali daftar, tapi enggak ada yang nerima,” ujarnya. Tidak adanya respons membuat Nic mulai mempertanyakan kemampuannya sendiri. “Gue stres dan kayak takut, sih. Ini kenapa gue belum keterima-terima, nih?” ungkapnya.

Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan mendapatkan tempat magang. Ia juga takut tidak memiliki pengalaman yang cukup ketika memasuki dunia kerja. “Gue takut juga enggak punya pengalaman. Takut setelah lulus sebenarnya ngapain, sih, gue,” ujarnya.

Lantas, apakah kecemasan yang dirasakan Vindy dan Nic hanya terjadi pada segelintir mahasiswa?

Data menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan GoodStats, kekhawatiran terhadap masa depan menjadi pemicu utama gangguan mental pada Generasi Z dengan proporsi mencapai 60 persen. Kekhawatiran tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari karier, stabilitas ekonomi, hingga ketidakpastian masa depan.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Future of Jobs Survey 2024 yang dilakukan World Economic Forum (WEF) terhadap 1.000 pemberi kerja menunjukkan bahwa pengalaman kerja menjadi faktor utama yang digunakan perusahaan untuk menilai kandidat, dengan persentase mencapai 81 persen. Selain itu, pengalaman magang juga termasuk dalam lima besar mekanisme penilaian calon pekerja. Dengan kata lain, pengalaman profesional masih menjadi salah satu modal penting bagi mahasiswa dan lulusan baru untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.

Fenomena ini turut diamati oleh Vida A. Parady, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia sekaligus Koordinator Mata Kuliah Magang. Menurut Vida, kondisi mahasiswa yang kesulitan memperoleh tempat magang semakin sering ditemui dalam beberapa tahun terakhir. “Sekarang ini justru sampai semester tujuh mulai pun masih ada aja, tuh, mahasiswa yang belum ikut magang. Padahal mereka sudah mencari magang sejak sebelum libur semester enam,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa situasi saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Ketika pertama kali menjadi koordinator magang, justru perusahaan yang kesulitan mencari peserta magang. Kini, kondisi tersebut berbalik. “Awal-awal saya jadi koordinator magang, saya banyak menolak organisasi yang mau kasih magang karena anak magangnya sudah habis. Sekarang justru banyak mahasiswa yang masih kesulitan mendapatkan tempat magang,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah perubahan kebutuhan industri. Banyak perusahaan kini lebih mengutamakan kandidat yang dapat bekerja penuh waktu atau membuka posisi magang bagi lulusan baru. “Sekarang itu banyak tempat yang magangnya memang mengutamakan mahasiswa yang bisa full time, enggak ada kuliah lagi,” ujarnya. Selain itu, banyak perusahaan menetapkan durasi magang minimal tiga hingga enam bulan, sementara mahasiswa aktif masih harus membagi waktu dengan kegiatan akademik.

Meski demikian, Vida mengingatkan bahwa mahasiswa tidak perlu merasa harus datang ke tempat magang dengan kemampuan yang sudah sempurna. “Harusnya mereka tidak khawatir karena memang mereka mau belajar. Biasanya lebih dilihat itu soft skill,” tuturnya.

Bagi Vindy dan Nic, perjalanan mencari magang mungkin belum sepenuhnya selesai. Namun, pengalaman mereka menunjukkan bahwa di balik setiap CV yang dikirim dan setiap email yang ditunggu, terdapat cerita tentang harapan, tekanan, dan usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.

Pada akhirnya, kecemasan yang mereka rasakan bukan semata-mata soal mendapatkan tempat magang. Ada ketakutan yang lebih besar di baliknya, yaitu takut tertinggal, takut tidak cukup siap, dan takut masa depan yang mereka bayangkan tidak berjalan sesuai rencana.

Di tengah persaingan yang semakin ketat, satu email balasan mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi banyak mahasiswa, email itu sering kali menjadi lebih dari sekadar undangan wawancara. Ia menjadi tanda bahwa usaha, harapan, dan penantian panjang yang mereka jalani akhirnya menemukan jawaban.


Referensi:

Alfathi, B. R. (2025). Lebih dari 80% Rekruter Menilai Pengalaman Kerja Saat Rekrutmen. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/lebih-dari-80-rekruter-menilai-pengalaman-kerja-saat-rekrutmen-DIjvG

Husein, A. N. (2026). 60% Gen Z di Indonesia Cemas Akan Masa Depan. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/60-gen-z-di-indonesia-cemas-akan-masa-depan-84aBq

Indraini, A. (2026). Generasi Muda Jadi ‘Korban’, Pengangguran Tertinggi di Usia 15-24. detikFinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8476912/generasi-muda-jadi-korban-pengangguran-tertinggi-di-usia-15-24

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur – Tabel Statistik. (2026). Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4MCMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-kelompok-umur.html

“Everybody wants to be pretty, therefore we have to invest in beauty in order to receive that pretty privilege. Well, if you’re born ugly, then at least you can try, right?”

DEPOK (31/05) – Pandangan itu berasal dari Leavi, seorang mahasiswi FISIP UI. Sebagai representasi dari Gen Z, Leavi memposisikan pengeluaran bulanan untuk produk perawatan wajah sebagai komponen biaya wajib yang tidak bisa diganggu gugat.

Pergeseran orientasi ini memunculkan istilah ekonomi baru di kalangan anak muda, yaitu Skinvestment. Sebuah praktik strategis yang memperlakukan produk perawatan diri bukan hanya untuk konsumsi saja, tetapi juga sebagai instrumen investasi jangka panjang. 

Jika dicermati lebih dalam, fenomena skinvestment ini sebenarnya merupakan bentuk kompensasi atas realitas yang ironis. Ketika anak-anak muda hari ini dihadapkan pada bayang-bayang krisis finansial global dan kenaikan harga-harga bahan pokok, memiliki aset konvensional seperti rumah menjadi impian yang kian tidak realistis¹.  Dengan segala ketidakpastian itu, banyak Gen Z akhirnya mulai beralih untuk membeli aset yang lebih mudah dicapai, yaitu produk untuk merawat diri mereka sendiri. Pori-pori wajah yang halus dan kulit yang terawat kini menjadi simbol stabilitas baru yang bisa langsung dipamerkan di ruang publik.

Fenomena psikososial di balik pergeseran orientasi kelas menengah ini diamati secara mendalam oleh Hidayatullah Cahyatama, seorang konsultan riset pemasaran. Pria yang akrab disapa “Mas Cahyo” ini menjelaskan bahwa dorongan belanja kosmetik di masa sulit sebetulnya merupakan bentuk mekanisme pertahanan psikologis agar individu tetap merasa berdaya.

Cahyo menjelaskan, “Ketika di masa sulit, middle class itu justru salah satu way of surviving-nya secara psikologis adalah dengan memberikan impression kepada diri sendiri bahwa I’m ok.” Menurutnya tren konsumsi produk kecantikan pada situasi ekonomi yang sedang tidak stabil di kalangan kelas menengah digerakan oleh tiga dimensi:

1. Psychological win, rasa menang atas situasi sulit
2. Social Acceptance, kebutuhan untuk diterima oleh kelompok tertentu
3. Social Existence, keinginan untuk tetap diakui eksistensinya oleh lingkungan sekitar

Di bawah tekanan modern ini, kebutuhan akan penerimaan sosial berkembang menjadi alat untuk bertahan hidup yang sangat nyata. “Terutama di kelas middle-lower, kebutuhan akan social acceptance itu besar. Kalau di pertemanan lo enggak terlihat, lo ga diajak aja udah serem kan buat mereka. Lebih parah kalau di dunia kerja — lo enggak terlihat, lo enggak dapet duit,” jelas Cahyo. Ketakutan akan dialienasi secara sosial dan profesional inilah yang mendorong kelas menengah melakukan praktik penyamaran kelas melalui penampilan kulit yang terawat demi menyembunyikan tekanan finansial harian mereka. 

Lanskap sosiologis ini sejalan dengan pemikiran sosiolog Pierre Bourdieu (1989). Ia merumuskan bahwa kapital tidak selalu berbentuk modal finansial, terkadang kapital dapat berwujud menjadi modal budaya yang melekat langsung pada anatomi setiap individu². Ketika struktur ekonomi makro menutup rapat akses kelas menengah untuk mengonversi pendapatan mereka menjadi modal ekonomi tetap (seperti kepemilikan rumah pribadi), individu secara rasional akan memindahkan sisa modal finansialnya yang terbatas untuk mendandani modal budaya yang menempel di tubuh mereka sendiri. Memoles fisik agar tampak prima dan higienis menjadi strategi investasi pengganti karena hasilnya terasa instan, terlihat nyata, dan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka sendiri.

Anomali pertumbuhan tren skinvestment ini dipertegas oleh data resmi dari Antara News, BPOM mencatat industri kosmetik nasional menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 64 % dalam periode 2021–2025 (Priesi, 2026)³. Laporan riset pasar dari Compas.co.id (2026) memperjelas bahwa Gen Z dan Milenial di Indonesia merupakan “motor” utama di balik perputaran transaksi dalam industri⁴ ini. Data empiris tersebut membuktikan bahwa ketika instrumen investasi tradisional kian sulit diraih, prioritas keuangan anak muda langsung dialihkan pada komoditas perawatan diri yang manfaatnya langsung melekat pada identitas fisik mereka.

Pola konsumsi yang dilalui Leavi dan para Gen Z lain merupakan manifestasi radikal dari sebuah konsep sosiologi ekonomi yang biasa dikenal sebagai Lipstick Effect. Konsep ini menjelaskan kecenderungan konsumen untuk tetap membeli barang mewah kecil yang terjangkau saat situasi krisis melanda. Fenomena tersebut dibuktikan secara empiris melalui studi eksperimental Hill et al. (2012) yang menemukan bahwa ketika krisis ekonomi secara drastis menurunkan gairah belanja masyarakat pada barang sekunder besar (seperti elektronik atau properti), krisis justru secara konsisten meningkatkan hasrat konsumen untuk membeli produk-produk penunjang daya tarik visual⁵ di antaranya produk perawatan, kosmetik, hingga pakaian penunjang penampilan (seperti form-fitting jeans). Dalam konteks modern, membeli komoditas kecantikan yang menawarkan kepuasan emosional berfungsi sebagai penunjang rasa aman serta nyaman secara instan dan sangat dibutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

Namun, di tangan Gen Z Indonesia hari ini, “efek gincu” ini mengalami modifikasi fungsi yang jauh lebih praktis jika dibenturkan dengan pengalaman nyata Leavi. Ketika Hill et al. (2012) menyebutkan bahwa motivasi utama dari lipstick effect adalah penunjang daya tarik visual, bagi Leavi, daya tarik tersebut dikonversi secara sadar sebagai alat tawar-menawar struktural di dunia nyata yang dikenal dengan sebutan “pretty privilege” . Belanja moisturizer Korea atau essence mahal bukan lagi sekadar mencari kepuasan emosional instan agar merasa rileks, melainkan sebuah investasi taktis agar penampilan fisik tetap memenuhi standar pasar kerja yang kompetitif . Di sini, lipstick effect bekerja bukan sebagai pelarian konsumtif yang pasif, melainkan sebagai strategi aktif untuk mempertahankan posisi sosial dan profesional .

Realitas pragmatis ini berkelindan dengan analisis Hidayatullah Cahyatama mengenai bagaimana lipstick effect beroperasi pada kelas menengah. Menurut Cahyo, fenomena ini tidak pernah terjadi di ruang hampa, melainkan bertumpu pada dua spektrum psikososial yang saling mengunci di masyarakat hari ini. “Jadi lipstick effect itu bekerja pada dua dimensi. Efeknya kepada diri sendiri untuk ngebantu self-esteem saat terjebak situasi enggak enak, dan efek performatif agar self-image kita di mata orang lain tetap terlihat bagus,” jelas Cahyo.

Ketika kepemilikan aset besar seperti rumah kian mustahil digapai, manusia secara psikologis akan mencari kompensasi melalui pemenuhan identitas visual. Dimensi performatif yang disorot oleh Cahyo menjelaskan mengapa konsumsi skincare justru melonjak di tengah krisis. Penampilan luar yang terawat berperan sebagai strategi penyamaran kelas . Kulit yang sehat menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kelas menengah untuk menampilkan citra diri yang tetap prima, mapan, dan tangguh, sekaligus menyembunyikan lelahnya tekanan hidup sehari-hari. 

Pada akhirnya, fenomena skinvestment ini menyisakan sebuah pertanyaan besar bagi kita, Gen Z yang hari ini berdiri di barisan kelas menengah, apakah merawat tubuh dan mengejar pretty privilege adalah bentuk investasi terpenting saat ini, atau sebenarnya ada bentuk investasi lainnya yang jauh lebih patut untuk diperjuangkan? 

Referensi:

1. Rahmani, N. Q., & Nurcahyani, I. (2026, April 23). Gen Z dan Milenial tak lagi anggap rumah sebagai investasi. Antara News; ANTARA News Kalimantan Barat. https://kalbar.antaranews.com/berita/698736/gen-z-dan-milenial-tak-lagi-anggap-rumah-sebagai-investasi 
   ︎
2. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Journal of Economic Sociology, 3(5), 241–258. https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/Bourdieu1986.pdf ︎
3. Priesi, M. (2026, May 6). BPOM: Future Beauty Talk dapat kuatkan inovasi industri kosmetik RI. Antara News; ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/5556996/bpom-future-beauty-talk-dapat-kuatkan-inovasi-industri-kosmetik-ri 
   ︎
4.  Fenomena Gen Z & Milenial: Pendorong Utama Ekonomi Skincare Indonesia 2026 – Compas. (2026, February 24). Compas. https://compas.co.id/article/fenomena-gen-z-milenial-pendorong-utama-ekonomi-skincare-indonesia-2026/ 
   ︎
5. Hill, S. E., Rodeheffer, C. D., Griskevicius, V., Durante, K., & Andrew Edward White. (2012). Boosting beauty in an economic decline: Mating, spending, and the lipstick effect. Journal of Personality and Social Psychology, 103(2), 275–291. https://doi.org/10.1037/a0028657 
   ︎

Kasus kekerasan seksual yang mencuat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) memicu kekhawatiran baru di kalangan mahasiswa. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi persepsi rasa aman mahasiswa secara lebih luas, khususnya perempuan. Di tengah sorotan publik, muncul pertanyaan: apakah kampus masih dapat menjadi safe space bagi mahasiswanya?

PERSEPSI RASA AMAN MAHASISWA

Perasaan aman dalam suatu lingkungan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial tempat individu berada. Meski bersifat subjektif, tercorengnya rasa aman dapat dirasakan secara kolektif, terutama ketika menyasar kelompok tertentu. Dalam konteks ini, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak.
Berbasis pada piramida kekerasan seksual (Rape Culture Pyramid), pada lapisan paling bawah berawal dari candaan misoginis hingga objektifikasi terhadap suatu kelompok gender. Budaya ini dapat semakin tidak terkendalikan apabila terus dinormalisasi, terutama pada ruang-ruang sosial seperti tongkrongan, yang pada akhirnya memperbesar kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan seksual pada level yang lebih tinggi, seperti kekerasan fisik, penguntitan, hingga viktimisasi.

Realita ini mempersempit ruang aman (safe space) yang dirasakan mahasiswa/i FH UI bahkan UI secara umum, karena menunjukkan bahwa potensi kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan yang paling dekat sekalipun.

“Di FH sendiri terasa safe space-nya semakin menipis, apalagi sebelum kasus besar ini sudah ada kejadian alumni FH UI yang kena kasus serupa. Dari diri sendiri jadi lebih milih-milih dalam berinteraksi aja sih, terutama ke cowok,” ucap Wulan (bukan nama sebenarnya), mahasiswi FH UI angkatan 2023.

Pandangan mahasiswi FH UI terhadap kasus ini juga dapat dikaji secara psikologis melalui konsep risk perception, di mana meskipun bukan korban langsung, paparan terhadap kasus kekerasan seksual dapat memicu persepsi ancaman (Slovic. P, 2016)¹. Kondisi ini mendorong munculnya kewaspadaan berlebih dan menurunkan perasaan aman ketika berada di kampus.

“Bahkan beberapa dari mahasiswi secara fisik belum bisa hadir di kampus setelah kejadian tersebut, ditambah di lorong-lorong kampus banyak ditempel poster dan banner mengacu pada pelaku dan kejadian kekerasan seksual,” ucap Vindy, mahasiswi FH UI angkatan 2023

Respons yang diberikan oleh mahasiswa/i terhadap kasus pun beragam, tetapi sebagian merasakan adanya penurunan rasa aman dan nyaman ketika berada di kampus. Kepercayaan terhadap kampus juga mulai dipertanyakan, terutama karena penanganan yang dirasa belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa kini dituntut untuk lebih waspada, bahkan dalam lingkungan dan relasi yang dekat sekalipun.

TANTANGAN DAN HARAPAN TERHADAP KAMPUS

Jika persepsi rasa aman adalah buahnya, maka kebijakan dan budaya kampus adalah akarnya. Di balik meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual, terdapat sejumlah hambatan yang membuat upaya menciptakan safe space di kampus belum sepenuhnya terwujud.

Salah satu hambatan utama yang disoroti mahasiswa adalah adanya relasi kuasa yang dimiliki pelaku. Latar belakang sosial maupun keluarga pelaku kerap menjadi pertimbangan tersendiri bagi korban untuk melapor, karena muncul kekhawatiran terhadap konsekuensi yang mungkin dihadapi.

“Kalau ngelihat kasus di FH, dari background si pelaku yang rerata ortunya punya power gitu sih. Jadi mungkin karena relasi kuasa,” ungkap Wulan.

Ketakutan ini tidak hanya menghantui korban, tetapi juga para pendamping. Muncul fenomena di mana pembela korban justru berpotensi menjadi korban intimidasi berikutnya. Bahkan, dalam pengamatan mahasiswa, satgas yang seharusnya menjadi tameng perlindungan terkadang menghadapi risiko intimidasi dari pihak pelaku yang merasa terdesak karena memiliki pengaruh besar.

Selain itu, hambatan juga muncul dari aspek kultural. Meskipun secara umum mahasiswa menunjukkan dukungan terhadap korban, dalam praktiknya masih ditemukan respons yang kurang sensitif, seperti mempertanyakan identitas korban atau merespons kasus secara tidak empatik. Di sisi lain, normalisasi candaan misoginis atau locker room talk masih dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian pihak.

“Masih ada dosen ataupun mahasiswa yang menganggap kekerasan seksual verbal itu ya candaan tongkrongan saja,” tegas Vindy.

Kurangnya sosialisasi kebijakan kampus juga memperkuat hambatan tersebut. Edukasi yang ada dinilai masih bersifat umum dan belum memberikan pemahaman yang konkret mengenai batasan perilaku serta langkah yang dapat diambil ketika terjadi kasus.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, mahasiswa berharap kampus menghadirkan transparansi dalam penanganan kasus, edukasi yang lebih aplikatif, serta sistem yang responsif dan berpihak pada korban, termasuk dalam penegakan sanksi yang tidak sekadar formalitas.

“Harapannya memberikan sanksi tegas ke para pelaku, jangan cuma diskorsing. Jangan sampai aturan itu cuma jadi kertas tanpa diterapkan,” tegas Wulan.

PENGETAHUAN DAN AKSES PELAPORAN

Temuan di lapangan mengenai keberadaan lembaga formal penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus menunjukkan adanya paradoks: mahasiswa mengetahui bahwa lembaga tersebut ada, tetapi sering kali merasa asing dengan prosedur pelaporan di baliknya.

Di FH UI, kesadaran akan adanya kanal pelaporan seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serta Satgas PPKS di tingkat universitas sebenarnya sudah terbentuk. Namun, pemahaman mengenai alur birokrasi masih menjadi tantangan tersendiri.

“Kalau di FH ada LKBH FH UI dan ada Satgas PPKS UI juga. Setahuku, cara aksesnya lewat pengisian G-form, lalu menunggu dihubungi oleh pihak mereka,” ungkap Wulan.

Meskipun mekanisme digital telah tersedia, keraguan tetap muncul pada tahapan selanjutnya. Kekhawatiran bahwa aturan hanya berhenti pada tataran normatif juga masih ada jika implementasi tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan keberadaan regulasi seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024², yang diharapkan tidak hanya menjadi landasan formal, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam perlindungan mahasiswa. 

Ketidaktahuan mengenai perubahan struktur terbaru juga menjadi salah satu hambatan. Vindy mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahami pembaruan pada Satgas PPKS. Dalam pengamatannya, mekanisme pelaporan sering kali dimulai dari tingkat yang paling dekat, seperti organisasi internal, lalu berlanjut ke tingkat fakultas sebelum ke universitas.

“Biasanya pelaporan di FH itu dibantu pertama kali oleh organisasi tempat korban atau pelaku aktif. Lalu dilanjutkan ke fakultas, jadi tidak langsung ke Satgas sendiri karena memang perlu pendampingan,” jelasnya.

Pola pelaporan yang berjenjang ini berpotensi memperpanjang birokrasi dan menambah beban mental korban. Selain itu, muncul pula keraguan apakah laporan akan ditindaklanjuti secara adil, terutama di tengah iklim akademik yang terkadang masih defensif.

Oleh karena itu, mahasiswa menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih spesifik, mencakup prosedur teknis, perlindungan korban, serta jaminan kerahasiaan data. Akses informasi yang jelas tidak hanya sebatas menyediakan kanal, tetapi juga membangun kepercayaan bahwa sistem tersebut benar-benar bekerja untuk melindungi mahasiswa.

Pada akhirnya, safe space tidak hanya dibangun melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui rasa percaya mahasiswa terhadap sistem kampus. Kasus yang mencuat menjadi momentum refleksi bersama bahwa ruang aman tidak serta-merta hadir, melainkan harus diupayakan secara konsisten.

Kampus pun dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah kebijakan yang ada sudah cukup memberikan rasa aman, atau masih ada jarak antara aturan yang tertulis dengan pengalaman nyata mahasiswa?

Penulis: Annisa Keya Dinanti, Davin Yosua Budianto, Zefanya Nathaline Ginting

1. Slovic, P. (2016). Perception of risk. In The perception of risk (pp. 220-231). Routledge. ︎
2. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Pendidik dan Sertifikat Pendidik, Pasal 15 https://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudriset-no-55-tahun-2024  ︎

Ketegangan kembali meningkat di kawasan Selat Hormuz, jalur sempit yang selama ini dikenal sebagai urat nadi distribusi minyak dunia. Konflik antarnegara di wilayah ini terbukti mampu memengaruhi kondisi geopolitik global secara signifikan. Setiap kali situasi memanas di wilayah ini, satu kekhawatiran pun muncul, yaitu harga energi global akan kemudian melonjak.

Meski terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, dampaknya terasa sangat dekat. Di jalanan kota, antrean di SPBU mulai memanjang. Tarif ojek online perlahan merangkak naik. Biaya logistik ikut terdorong. Semua seolah mengarah pada satu kesimpulan sederhana: konflik global membuat hidup menjadi lebih mahal.

Namun, benarkah sesederhana itu?

Arteri Dunia: Selat Hormuz sebagai Pemantik, Bukan Penentu Tunggal

Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu jalur paling krusial dalam distribusi minyak dunia. Dengan lebar titik tersempit hanya 33 kilometer, jalur ini memikul beban distribusi 21 juta barel minyak per hari, atau setara dengan 21% konsumsi minyak cair global¹. Letaknya yang sempit menjadikannya seperti bottleneck, sedikit gangguan saja dapat menghambat aliran pasokan energi global. Ketika konflik terjadi di kawasan ini, kekhawatiran pasar pun langsung meningkat, seolah-olah pasokan minyak dunia berada di ambang kritis.

Kondisi ini membuat Selat Hormuz sering diposisikan sebagai titik paling rentan dalam sistem energi global. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, turut menyoroti keterkaitan tersebut².

“Ini tidak terlepas dan seiring dengan eskalasi ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah yang menuju disrupsi pasokan energi dan menimbulkan kenaikan harga energi secara global.” – Hasan Fawzi (2026)

Pernyataan ini menegaskan bahwa dinamika geopolitik memiliki peran penting dalam membentuk volatilitas harga energi. Namun, dalam praktiknya, harga energi global tidak hanya ditentukan oleh pasokan minyak dunia, melainkan juga oleh tingkat konsumsi yang terus meningkat.

Dalam konteks ini, tingginya kebutuhan energi di berbagai negara justru memperbesar dampak dari gangguan yang terjadi. Artinya, selama permintaan tetap berada pada level tinggi, pasar akan terus berada dalam kondisi rentan, di mana isu geopolitik kecil sekalipun dapat dengan cepat diterjemahkan menjadi lonjakan harga yang dirasakan hingga ke tingkat domestik.

Rantai Reaksi Global: Harga Naik karena Ekspektasi, Bukan Sekadar Konflik

Pasar global seringkali bereaksi lebih cepat daripada peluru. Sebelum satu barel minyak benar-benar hilang dari pasar, sentimen spekulatif sudah lebih dulu mengerek harga. Analis dari Goldman Sachs mencatat bahwa dalam kondisi tegang, harga minyak dunia bisa mengandung premi risiko hingga $10 per barel³. Artinya, kita membayar lebih mahal, bukan karena minyaknya sudah habis, melainkan karena pasar ‘menghargai’ ketakutan akan kemungkinan gangguan di masa depan. Ditambah lagi, premi asuransi kapal tanker bisa melonjak hingga 10 kali lipat saat melewati area konflik⁴.

Efek ini kemudian merambat ke berbagai sektor lain melalui kenaikan biaya logistik. Distribusi barang menjadi lebih mahal, terutama untuk komoditas yang bergantung pada jalur laut dan udara. Dalam rantai pasok global yang saling terhubung, kenaikan biaya energi di satu titik dapat dengan cepat menyebar menjadi inflasi harga barang di berbagai negara.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar energi global sangat sensitif terhadap ekspektasi. Ketika konsumsi energi dunia tetap tinggi, ruang untuk menyerap guncangan menjadi semakin sempit. Akibatnya, bukan hanya konflik besar, tetapi juga potensi gangguan kecil sekalipun dapat memicu reaksi berlebihan dari pasar. Pada akhirnya, lonjakan harga energi tidak semata-mata mencerminkan kelangkaan pasokan, tetapi juga mencerminkan tingkat ketergantungan dunia terhadap energi dalam jumlah besar. Selama konsumsi tetap tinggi, pasar akan terus berada dalam kondisi rentan terhadap kepanikan kolektif.

Keresahan Publik, Tanpa Perubahan Perilaku

Pada tingkat masyarakat, keresahan semakin nyata di ruang publik. Perasaan ini merupakan akumulasi dari ketidakpastian harga minyak yang terus meningkat. Namun, faktor global dan nasional bukan satu-satunya penyebab. Gaya hidup konsumtif turut memperparah krisis energi, terlihat dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi meski alternatif transportasi umum tersedia.

Pada data BPS 2025, jumlah kendaraan di DKI Jakarta mencapai lebih dari 9 juta sepeda motor dan 2 juta mobil⁵. Tingginya penggunaan ini mendorong konsumsi minyak hingga 1,5–1,6 juta barel per hari, dengan sekitar 1 juta barel masih harus diimpor⁶. Pertanyaannya, mengapa masyarakat masih enggan beralih ke transportasi publik?

“Subsidi BBM tidak selamanya dapat membantu karena lama-kelamaan biayanya akan naik juga secara drastis. Semoga enggak sih…tapi udah bisa mulai dibiasakan untuk mengurangi kendaraan bermotor dan mengubahnya ke pilihan alternatif seperti transportasi umum atau bahkan naik sepeda dan jalan kalau ga jauh.” – Marvel Yosia Budianto (2026)

Kesadaran sebenarnya mulai muncul. Marvel (23), pekerja swasta, menyatakan pentingnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun, ia tetap menggunakan motor karena akses transportasi umum belum merata. Kondisi ini mencerminkan dilema umum: ada keinginan berubah, tetapi terbatas oleh sistem.

Keinginan untuk mengubah perilaku dalam memilih moda transportasi masih menjadi tergolong rendah, terutama di Jakarta sebagai pusat dari berbagai kegiatan industri dan perkantoran (hub district). Mayoritas pekerja masih menggunakan kendaraan pribadi, dengan persentase mencapai 69–80% dibandingkan transportasi umum⁷. Maka, dapat disimpulkan bahwa satu hal tetap konstan, yaitu pola konsumsi energi nyaris tidak berubah.

Kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan utama. Jalanan tetap padat. Konsumsi BBM tetap tinggi.

Suara dari Aspal: Dampak Terasa, tapi Respons Masih Konsumtif

Kenyamanan kendaraan pribadi, tuntutan mobilitas yang cepat, hingga kebiasaan urban yang tidak ramah efisiensi energi membentuk pola konsumsi yang sulit ditekan. Keluhan pun bermunculan, baik di percakapan sehari-hari maupun media sosial. 

Dalam membahas lifestyle, terdapat keterkaitan antara pola mobilitas (penggunaan kendaraan pribadi atau transportasi umum) dengan gaya hidup umum yang konsumtif (mall, tempat wisata, kedai kopi, dan sebagainya). Efek dari penutupan Selat Hormuz pun tidak berpengaruh besar terhadap tingginya biaya energi bumi di Indonesia saat ini dan lebih condong dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif masyarakatnya. Dosen Sosiologi FISIP UI, Yosef Hilarius Timu Pera, S.Sos., M.Si. memperkuat pernyataan tersebut dengan menekankan pentingnya perubahan pola konsumsi energi.

“Tanpa menyebut Hormuz (Selat Hormuz) pun menurut saya perlu dirubah dalam penggunaan energi fosilnya. Perlu adanya perubahan pola konsumsi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi.” – Dr. Yosef Hilarius Timu Pera, S.Sos., M.Si. (2026)

Masyarakat urban saat ini cenderung terkungkung dalam gaya hidup konsumtif. Kondisi ini menciptakan fenomena unik, ketika harga BBM naik, permintaan masih tetap tinggi karena masyarakat merasa tidak memiliki alternatif yang memadai untuk mempertahankan standar hidup yang dianggap “layak” secara sosial. Dr. Yosef Hilarius Timu Pera, S.Sos., M.Si., juga mencatat bahwa kelas menengah kerap kali membiayai gaya hidupnya bukan semata dari penghasilan yang mencukupi, melainkan dengan menggerus tabungan agar kualitas hidupnya tidak terlihat menurun.

“Uang kita cukup untuk hidup, tapi uang kita tidak pernah cukup buat gaya hidup. Secara sosiologis, yang harus disesuaikan adalah lifestyle.”  – Dr. Yosef Hilarius Timu Pera, S.Sos., M.Si. (2026)

Permintaan BBM yang terus tinggi di tengah gejolak global membuat anggaran negara terbebani oleh subsidi⁸. Akibatnya, ruang fiskal menjadi semakin terbatas sehingga alokasi dana untuk sektor lain harus diprioritaskan secara selektif. Dalam praktiknya, kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap mendapat perhatian besar, meskipun efektivitasnya dalam menurunkan angka stunting nasional masih menjadi perdebatan. Pada akhirnya, masyarakat yang menanggung dampaknya melalui kenaikan biaya hidup di berbagai sektor, mulai dari harga pangan hingga biaya pendidikan yang semakin mahal⁹.

Dengan demikian, selama permintaan tetap tinggi, harga energi akan selalu rentan meningkat, baik dalam kondisi konflik di Selat Hormuz maupun tidak. Selat Hormuz mungkin jauh secara geografis, tetapi dampaknya terasa nyata karena gaya hidup masyarakat yang belum mampu lepas dari ketergantungan pada energi fosil. Kondisi ini seharusnya menjadi momen reflektif bagi pemerintah dan masyarakat: sudahkah kita bergerak menuju kemandirian energi atau kita masih nyaman dalam ilusi konsumsi yang rentan?

Penulis: Annisa Keya Dinanti, Davin Yosua Budianto, Zefanya Nathaline Ginting

Daftar Referensi

1. Aisyah, N. (2025). Fakta Selat Hormuz yang Terancam Ditutup oleh Iran, Jalur Vital Minyak Dunia. detikcom. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7978547/fakta-selat-hormuz-yang-terancam-ditutup-oleh-iran-jalur-vital-minyak-dunia  ︎
2. Permatasari, I. (2026). IHSG Melemah Akibat Geopolitik Timur Tengah di Awal April 2026. Asatunews.co.id. https://www.asatunews.co.id/ihsg-melemah-geopolitik-april-2026#:~:text=%22Ini%20tidak%20terlepas%20dan%20seiring%20dengan%20eskalasi,dan%20menimbulkan%20kenaikan%20harga%20energi%20secara%20global.  ︎
3. Anil, A., Maler, S., & Adler, L. (2025). Goldman Estimates Geopolitical Risk Premium of Around $10 per Barrel for Brent After Prices Rise. Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/goldman-estimates-geopolitical-risk-premium-around-10-per-barrel-brent-after-2025-06-18/  ︎
4. Mathew, G. (2026). War Risk Insurance Costs Spiral Upwards as West Asia Conflict Escalates. The Indian Express. https://indianexpress.com/article/business/insurance-costs-spiral-upwards-as-west-asia-conflict-escalates-10580435/  ︎
5. Badan Pusat Statistik Indonesia. (23 Februari 2026). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2025. Diakses pada 10 April 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTlU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan–unit—2023.html?year=2025 ︎
6. Adri, A. (2026, March 27). BBM kian sering gonjang-ganjing, dekarbonisasi otomotif makin urgen. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/kerentanan-energi-transformasi-otomotif-tak-bisa-ditunda ︎
7. Rahman, D. F. (2022, April 7). Pekerja RI lebih banyak naik kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Katadata. https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/663fdacb65e0a4a/pekerja-ri-lebih-banyak-naik-kendaraan-pribadi-dibanding-angkutan-umum ︎
8. Wallerstein, I. (2011). The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. University of California Press.  ︎
9. Nugroho, L. (2026, Januari 22). Hormuz 2026 dan Alarm Ketahanan Energi Indonesia. Kompas.id. Diakses dari https://www.kompas.com/global/read/2026/04/09/091321570/hormuz-2026-dan-alarm-ketahanan-energi-indonesia?page=all  ︎