Adib & Nana, Duo Gen Z yang melakukan Soft Saving Demi Kebahagiaan Diri

Adib dan Nana, dua pekerja swasta yang tinggal dan bekerja di Ibukota Jakarta menjadi bagian dari Gen Z yang menerapkan praktik ini dalam keseharian mereka. Bagi keduanya, menabung bukan soal menahan diri sepenuhnya, melainkan tentang mengatur prioritas agar kebutuhan di masa mendatang tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas hidup saat ini.

Cerita Nana cukup unik. Ia memiliki dua sumber pendapatan, yakni dari pekerjaan utama dan freelance yang masing-masing dialokasikan berdasarkan kebutuhan. Pendapatan dari pekerjaan utama ia sisihkan untuk tabungan jangka panjang, sementara penghasilan dari freelance digunakan untuk konser, liburan, atau membeli wishlist yang telah lama ia incar. Bagi Nana, keseimbangan ini menjadi bagian dari gaya hidup—cara untuk bertahan sekaligus tetap merasa aman di tengah ketidakpastian ekonomi yang kian terasa.

“Aku tetap nabung tapi jadi sekarang kan aku punya dua income ya… Income dari main job aku sama side job aku. Tapi, pemasukan side job itu adalah buat hal-hal yang aku senang-senang. ‘Main’ tabungan aku itu buat yang nanti  jangka panjangnya nanti, yang masih nanti.”

Nana (26), Pekerja swasta

Cerita yang berbeda datang dari Adib. Ia memilih untuk mengatur pengeluaran dengan disiplin melalui budgeting. Sejak awal menerima gaji, Adib sudah menentukan porsi untuk kebutuhan harian, tabungan, dan pengeluaran personal. Baginya, menabung tidak hanya berarti menyimpan uang di tabungan, tetapi juga berinvestasi pada diri sendiri. Mulai dari self care, self-reward, hingga self-development seperti mengikuti kursus dan sertifikasi untuk menunjang karir.

“Budgeting… misalnya aku budgeting untuk makan berapa, ojek kantor berapa, untuk hiburan berapa, yang untuk saving itu berapa. Oh platformnya, mungkin kayak nabung, bisa pakai bank Jago nih… kalau di bank Jago itu ada kayak pocket gitu lah”

Adib (25), Pekerja swasta

Meski menjalani strategi yang berbeda, Nana dan Adib berbagi satu kesamaan: keduanya tidak memaknai menabung sebagai praktik yang menyulitkan. Justru sebaliknya, soft saving menjadi alternatif untuk tetap menabung demi masa depan tanpa sepenuhnya mengorbankan kebahagiaan saat ini. Keseimbangan inilah yang mereka anggap paling realistis.

Ternyata, tidak hanya Nana dan Adib yang memilih pendekatan soft saving dalam mengelola keuangan. Pola serupa kini semakin terlihat dalam perilaku finansial Gen Z secara lebih luas. Bagi banyak anak muda Indonesia, menabung tidak lagi dimaknai semata sebagai upaya membangun rasa aman di masa depan, tetapi juga sebagai cara mempertahankan kendali di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Dalam konteks ini, kenyamanan hari ini dipandang sama pentingnya dengan kesiapan finansial jangka panjang (IDN Research Institute, 2025).

Untuk Apa Gen Z menabung Hari ini?

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis terhadap 50 responden Gen Z yang bekerja di Jakarta pada November 2025, sebanyak 52% responden menyebut bahwa menjaga keseimbangan antara kestabilan finansial dan menikmati hidup sama pentingnya. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menyeimbangkan kebutuhan jangka panjang dan kenyamanan hari ini semakin relevan bagi anak muda.

Tujuan menabung Gen Z tidak lagi berfokus pada satu aspek saja. Investasi jangka panjang masih menjadi prioritas utama, namun kebutuhan akan self-reward dan dana darurat turut menempati posisi penting dalam perencanaan keuangan mereka.

Self-Reward sebagai Sumber Kebahagiaan: Ke Mana Gen Z Mengalokasikan Pengeluaran?

Ketika berbicara tentang kebahagiaan, prioritas pengeluaran Gen Z bergantung pada kondisi finansial mereka. Gen Z dengan pendapatan di atas Rp 7.000.000 cenderung menghabiskan dana terbesar untuk hobi dan fashion. Berbeda dengan kelompok pendapatan Rp 3-4 juta yang lebih fokus pada makanan dan minuman. Sementara itu, bagi mereka dengan pendapatan di bawah Rp 3.000.000, alokasi dana terbesar justru ditujukan untuk fashion.

Temuan tersebut tercermin lebih jelas pada pertanyaan terbuka terkait motivasi di balik praktik soft saving. Berdasarkan survei yang sama, mayoritas responden mengaitkan soft saving dengan kebutuhan akan self-reward. Jawaban yang muncul didominasi oleh traveling dan konser. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas tersebut menjadi salah satu cara untuk menikmati hidup

Niat Hati ingin Menabung, Tapi…. Tantangan masih Menghampiri

Di atas kertas, soft saving mungkin terlihat sederhana: menabung tanpa sepenuhnya menekan diri. Namun kenyataannya, menjaga agar tetap konsisten bukan perkara yang mudah. Niat menabung sering kali berhadapan dengan realitas hidup yang penuh distraksi–pengeluaran kecil yang terasa wajar, keputusan spontan yang muncul di tengah rutinitas, hingga kebutuhan tak terduga yang menggeser rencana. Bagi banyak Gen Z, tantangan terbesar bukan terletak pada kemauan untuk menabung, melainkan pada kemampuan mengendalikan batas antara kebutuhan, keinginan, dan rasa ingin “hadiah kecil” untuk diri sendiri. Di titik inilah soft saving menjadi proses yang dinamis: terus dinegosiasikan, diuji, dan disesuaikan dengan kondisi nyata sehari-hari.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di benak Gen Z?

Mengapa mereka berusaha untuk menyeimbangkan tabungan dan gaya hidup meski tantangannya begitu berat?

Menurut Psikolog Dr. Dyah Triarini Indirasari, fenomena soft saving adalah respons adaptif Gen Z terhadap kondisi zaman sekarang. Praktik ini biasanya muncul ketika kebutuhan dasar, seperti makan dan tempat tinggal sudah terpenuhi. Di titik ini, fokus individu bergeser. Tidak lagi tentang bertahan hidup, tetapi mulai memikirkan cara agar emosional dan kesehatan mental tetap stabil.

Ia menyoroti bahwa bagi Gen Z, definisi “kemewahan” telah berubah. Kemewahan pada generasi ini bukan soal mengumpulkan aset yang mahal seperti generasi sebelumnya, melainkan tentang pengalaman dan kepuasan batin.

Lebih lanjut, terdapat dua dorongan psikologis utama di balik praktik soft saving yang dilakukan Gen Z, simak video berikut!

Bagaimana Cara Soft Saving yang Sehat? Ini Kata Mereka!

Mencari titik temu antara menikmati saat ini dan mempersiapkan masa depan menjadi tantangan tersendiri. Agar soft saving tetap menjadi praktik yang sehat bagi mental dan finansial, berikut adalah cara yang dapat kamu ikuti!

Referensi
IDN Research Institute. (2025). Indonesia Millennial and Gen Z Report 2026.

Kamu seorang mahasiswa atau pelajar sat-set dengan tingkat mobilitas tinggi? Sering bertarung di tengah lalu lintas Jakarta yang ingar-bingar? Sering gak sih liat orang kebut-kebutan di jalan, nyelip kanan-kiri, bahkan sampai menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan ngerugiin orang lain?

Angka di atas, bukan sekedar nominal… Tapi, jumlah kecelakaan lalu lintas di Jakarta dari tahun 2023 – 2025. Coba bayangin, setiap kali kamu lewat jalanan Jakarta, ada kemungkinan besar seseorang, di jam yang sama, di ruas yang nggak jauh berbeda, lagi mengalami kecelakaan. 

Dengan skala sebesar ini, dampaknya bukan sekadar catatan statistik. Ia berubah jadi cermin bahwa keselamatan di jalan raya Jakarta sedang berada di titik yang perlu perhatian serius, terutama bagi mereka yang mobilitas hariannya tinggi. Dan di antara semua kelompok, mahasiswa adalah salah satu yang paling aktif bolak-balik menembus lalu lintas kota. Kuliah, kegiatan organisasi, kerja sambilan, sampai urusan nongkrong membuat mereka hampir selalu berada di jalan pada jam-jam paling padat.

Siapa yang Paling Sering Terlibat Kecelakaan?

Kalau dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, kelompok yang paling banyak terlibat kecelakaan adalah pegawai swasta. Masuk akal, karena mayoritas dari mereka punya jam kerja tetap yang memaksa mereka turun ke jalan pada puncak kepadatan. Di posisi berikutnya ada para wiraswasta. Aktivitas mereka lebih fleksibel, tapi justru karena dinamika pekerjaan yang menuntut mobilitas sepanjang hari, antar barang, ketemu klien, ke pasar, ke lokasi usaha, intensitas mereka di jalan tetap tinggi.

Kemudian muncul mahasiswa sebagai kelompok ketiga terbanyak. Meski mahasiswa bukan pekerja penuh waktu, pola mobilitasnya padat dan tidak kalah intens. Jadwal kuliah yang berpencar, kegiatan kampus yang berlapis, kerja part-time, hingga aktivitas sosial membuat mereka berkali-kali keluar masuk jalanan dalam sehari. Mobilitas harian yang tidak bisa ditunda, ditambah preferensi memakai motor karena cepat dan terjangkau, menempatkan mereka dalam ritme perjalanan yang tinggi, sehingga wajar kalau tingkat keterlibatannya signifikan dalam data kecelakaan di Jakarta.

Ketika Motor Jadi Moda Utama

“Gue waktu itu dua kali pernah kecelakaan. Dua-duanya itu masih TK, masih kecil. Yang pertama itu gue lagi naik motor sama mbak.” – S, Mahasiswa.

“Mobilitas saya selama ini tuh pergi-pergi kemana-mana ya saya kurang lebih setiap minggunya pulang pergi kampus menggunakan motor gitu” – D, Mahasiswa.

Cerita dari teman kita diatas, menunjukan bahwa mereka sering menggunakan motor sebagai transportasi. Bukan sekedar alat transportasi, motor sudah menjadi kuda besi yang menemani mereka di kerasnya jalanan Jakarta. Menembus kemacetan, opsi ekonomis, dan penyelamat di tengah kemacetan menuju kelas pagi.

Dan pola penggunaan ini terlihat jelas ketika kita melihat datanya. Motor menempati posisi paling  sebagai kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan. Dominasi ini bukan kebetulan, ketika sebagian besar mahasiswa menggantungkan mobilitasnya pada roda dua, otomatis eksposur mereka terhadap risiko di jalan pun meningkat. Motor memberi kebebasan bergerak, tapi juga posisi yang lebih rentan dalam lalu lintas yang padat.

Tingginya frekuensi pengemudi roda dua yang mengalami kecelakaan lalu lintas sejalan dengan frekuensi penggunaan kendaraan roda dua di Jakarta, terutama oleh mahasiswa dan pelajar. Dominasi motor dalam kehidupan mahasiswa dan pelajar menjelaskan mengapa roda dua muncul begitu besar dalam data keterlibatan kecelakaan, sebuah cerminan langsung dari bagaimana mereka bergerak setiap hari di kota. 

Dampak yang Tak Sekadar Luka di Jalanan

Kecelakaan bagi mahasiswa tidak hanya berdampak secara materil, dampaknya merembet ke banyak sisi kehidupan mahasiswa, mulai dari kesehatan fisik hingga kesehatan mental yang mengganggu aktivitas kuliah. Dampak yang dirasakan nyata, terasa, dan sering kali mengubah rutinitas mereka dalam hitungan detik.

“Helmnya juga baret-baret dan luka-luka juga” – D, Mahasiswa.

“ Muka gue tuh udah pada berdarah waktu itu” – S, Mahasiswa.

Dari pengalaman tersebut, terlihat bagaimana kerugian fisik pada korban bisa langsung memberikan dampak langsung kepada aktivitas sehari-hari para mahasiswa. Berbagai bentuk luka dari yang ringan sampai berat, dapat memberikan efek nyata seperti trauma yang di alami salah satu mahasiswa yang kami wawancara, ia mengatakan

“Kalau misalnya ada pilihan naik mobil gue pasti akan naik mobil. Gue ga suka naik motor” – S, Mahasiswa.

Ia mengatakan hal tersebut karena pernah beberapa kali terlibat dalam kecelakaan motor sehingga sekarang memiliki trauma ketika harus naik motor. Pengalaman itu memberikan perspektif baru tentang dampak dari kecelakaan yang bisa merantai ke berbagai aspek seperti, absen kuliah atau tidak bisa mengikuti kegiatan kampus. Pemulihan yang memakan waktu juga menambah tekanan, terutama ketika tanggung jawab akademik tetap berjalan.

Dari sini, dampaknya mengalir ke sisi lain yang tak kalah berat: kerugian material.

Data menunjukkan bahwa Jakarta Timur muncul sebagai wilayah dengan kerugian tertinggi, memperlihatkan bahwa intensitas insiden di sana berdampak langsung terhadap besarnya biaya yang harus ditanggung.

Bagi mahasiswa, kerugian material ini sangat terasa. Motor yang rusak berarti hilangnya akses mobilitas utama, dan biaya perbaikan yang tidak murah sering kali harus ditanggung dari uang bulanan atau tabungan yang terbatas. Akhirnya, kecelakaan tidak hanya meninggalkan bekas luka, tetapi juga beban finansial yang memaksa mereka mengubah rencana, menunda pengeluaran, dan menata ulang keseharian yang sudah padat sejak awal.

Mengurai Akar Masalah di Balik Insiden Jalan Raya

Jika dampak kecelakaan terasa hingga kesehatan dan finansial mahasiswa, maka penyebabnya pun tidak bisa dilihat sebagai satu faktor tunggal. Cerita para korban menunjukkan bahwa kecelakaan di jalanan Jakarta, lahir dari banyak risiko yang hadir bersamaan, mulai dari kondisi jalan, dinamika lalu lintas, hingga respons pengendara itu sendiri.

“Waktu itu kayaknya jalanannya tuh bener-bener baru dan licin, kayaknya bahkan harusnya belum bisa dilewatin.” – S, Mahasiswa.

Berdasarkan data, faktor manusia tercatat sebagai penyebab yang berkontribusi paling besar pada kecelakaan lalu lintas. Di bawahnya, infrastruktur muncul sebagai kontributor signifikan, kombinasi dua faktor ini memperlihatkan bahwa risiko tidak berdiri sendiri; ia saling menguatkan dan memperbesar peluang kecelakaan.

“Pas lagi bawa kenceng, itu di depan saya tuh ada udah ada sekitar dua motor yang jatuh. Karena keadaan lagi kenceng banget, sulit tuh untuk menghindar dari mereka, akhirnya saya ikut jatuh juga.” – D, Mahasiswa.

Pengalaman teman kita ini memperlihatkan bahwa kecelakaan bukan semata akibat kelalaian individu. Ia merupakan hasil dari interaksi antara pengendara yang terus dikejar waktu, kondisi jalan yang belum aman, serta lalu lintas Jakarta yang bergerak cepat dan tak memberi banyak ruang untuk salah langkah.

Di Mana Titik Paling Rawan?

Heatmap lokasi kecelakaan memberi gambaran yang jauh lebih tegas tentang bagaimana risiko tersebar di Jakarta. Warna yang semakin pekat menandakan wilayah dengan intensitas kecelakaan tertinggi, dan di peta ini, Jakarta Timur tampak mencolok sebagai wilayah yang paling “biru”

Dominasi warna tersebut bukan sekadar visual yang kontras, ia mencerminkan tingginya frekuensi insiden yang terjadi di kawasan tersebut. Mobilitas penduduk yang besar, jaringan jalan yang berlapis antara permukiman dan jalur utama, serta pergerakan harian yang padat membuat wilayah ini menjadi salah satu pusat aktivitas yang penuh tekanan. Semakin banyak pergerakan, semakin besar pula peluang terjadinya kecelakaan.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa risiko keselamatan tidak tersebar merata. Ada area yang menyimpan tingkat kerawanan jauh lebih tinggi, dan Jakarta Timur adalah salah satu contohnya. Melihat pola ini membantu kita memahami bahwa upaya penanganan tidak bisa generik, wilayah dengan kontras warna tertinggi memerlukan perhatian, intervensi, dan pembenahan yang lebih terfokus agar risiko dapat ditekan secara nyata.

Mengapa Keselamatan Mahasiswa Tak Bisa Lagi Dianggap Sepele

Kecelakaan lalu lintas di Jakarta merupakan bagian dari mobilitas kota yang padat dan serba cepat. Bagi mahasiswa, jalanan adalah ruang yang harus ditembus setiap hari, dengan motor sebagai pilihan utama. Frekuensi perjalanan yang tinggi, tekanan waktu, dan kondisi jalan yang belum aman membuat risiko kecelakaan melekat pada rutinitas mereka.

Meski perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak, mahasiswa tetap perlu lebih waspada. Mengurangi kecepatan, menjaga jarak, dan berhati-hati di area gelap atau jalan tidak rata bisa menjadi langkah kecil yang mencegah konsekuensi besar. Di tengah ritme kota yang cepat, sedikit kehati-hatian sering kali cukup untuk menyelamatkan perjalanan.

https://pusiknas.polri.go.id/laka_lantas

_{Pada tanggal 22 September 2025, 1.333 orang siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini menjadi satu dari alasan banyaknya skeptisisme masyarakat terkait salah satu program utama pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun pertama pelaksanaannya ini.}

_{Semenjak tahun 2006, gagasan program MBG telah mulai dicetuskan oleh Prabowo Subianto, yang pada kala itu berfokus pada pemberian susu gratis dan sempat dikenal sebagai Revolusi Putih. Meskipun begitu, sejak awal perkembangannya MBG memang telah dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak sebagai bentuk solusi stunting. Program MBG terinspirasi dari beberapa program makan untuk anak sekolah di luar negeri, seperti program makan siang di Amerika yang memang menyediakan makan siang bagi anak-anak sekolah. Selain itu, pelaksanaan MBG juga diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi UMKM di daerah tersebut.} 

_{Pada masa kampanye, Prabowo seringkali menyebutkan program MBG sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Program MBG juga menjadi ‘wajah’ dari kampanye pasangan Prabowo-Gibran selama proses pemilu 2024. Terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI semakin meningkatkan atensi masyarakat terhadap program MBG. Puncaknya, program ini pun resmi bergulir pada 6 Januari 2025.} 

_{Pada tahun pertama pelaksanaannya ini, program ini memicu diskusi beserta pandangan pro kontra masyarakat. Masyarakat yang pro, melihat MBG sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi siswa, sekaligus membantu ekonomi masyarakat. Masyarakat yang kontra, mempertanyakan apakah apakah MBG benar-benar diperlukan. Mereka juga mempertanyakan kualitas dari makanan yang disediakan pada program ini, mulai dari sanitasi hingga nilai gizi dalam makan siang yang dihidangkan.} 

_{Terlepas dari pro dan kontra yang hadir di masyarakat, bertambahnya anggaran program yang mencapai 335 Triliun untuk tahun 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melanjutkan MBG. Namun, seberapa besar sebenarnya angka 335 Triliun yang dialokasikan pemerintah tersebut? jika angka anggaran ini dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya? Bagaimana jika anggaran ini dibandingkan dengan program lain di bidang Pendidikan? Atau sektor-sektor krusial lainnya? Untuk mengetahui lebih dalam,  berikut beberapa perbandingan anggaran MBG dengan program pemerintah lainnya.}

_{Pada tahun pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh alokasi anggaran sebesar sekitar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Pada APBN tahun yang sama, sejumlah sektor mengalami efisiensi anggaran, seperti pada sektor pendidikan yang mengalami pemangkasan anggaran sebesar 10,3%.  Pelaksanaan tahun pertama program MBG menghadapi sejumlah permasalahan seperti isu pemenuhan standar gizi, kasus keracunan makanan, serta persoalan kebersihan dapur produksi.}

_{Penambahan alokasi dana pada RAPBN 2026 sebesar 335 Triliun menunjukkan kenaikan sekitar 371,83% dibandingkan dengan alokasi anggaran MBG pada tahun 2025. Rencana peningkatan anggaran tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam melanjutkan MBG serta memperkuat posisi program MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah.}

_{Dengan peningkatan anggaran yang fantastis, lantas, darimana asal sumber pendanaan program MBG untuk tahun 2026. RAPBN 2026 menunjukan alokasi dana MBG diendapkan ke dalam 4 pos meliputi dana endapan sebesar 67 triliun Rupiah, fungsi ekonomi 19,7 triliun Rupiah, fungsi kesehatan 24,7 triliun Rupiah, dan fungsi pendidikan 226,3 triliun Rupiah. Alokasi anggaran ini menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan program MBG dibebankan pada pos pendidikan (67%), sementara sisanya ditopang oleh anggaran kesehatan (10,1%), ekonomi (2,4%), serta dana cadangan pemerintah. Pembagian porsi anggaran hingga 4 sektor berbeda tersebut menunjukkan sekali lagi bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintahan RI saat ini.}

_{Besarnya alokasi anggaran MBG tersebut menjadi semakin menonjol apabila dibandingkan dengan program-program pemerintah lain di sektor pendidikan. Pasalnya program-program sektor pendidikan seperti KIP Kuliah/Bidikmisi, beasiswa LPDP,  dan PIP (Program Indonesia Pintar) memiliki anggaran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan dana MBG. Anggaran APBN 2025 KIP Kuliah/Bidikmisi berjumlah 17 Triliun Rupiah, LPDP 25 Triliun Rupiah, dan PIP 15 Triliun Rupiah. Jika ketiga program strategis tersebut digabungkan, totalnya hanya mencapai sekitar 57 triliun rupiah, atau hanya 17% dari total anggaran MBG.} 

_{Anggaran tersebut juga menunjukkan bagaimana MBG merupakan 83% dari total anggaran pendidikan tahun 2026 untuk penerima siswa. Dibandingkan dengan tiga program pendidikan lainnya, dana MBG hampir enam kali lipat lebih besar daripada gabungan tiga program tersebut. Ketiga program tersebut tentunya memiliki jumlah dan kategori penerima yang berbeda dibanding MBG. Namun, besarnya angka MBG yang mencapai 83% dari total anggaran pendidikan penerima manfaat siswa tetap menunjukkan bagaimana MBG merupakan prioritas besar isu pendidikan pemerintah saat ini.}

_{Di luar sektor pendidikan, pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada RAPBN 2026 juga ditopang oleh anggaran sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan, pemerintah memiliki program-program kesehatan seperti Jaminan Akses Kesehatan TNI/Polri, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan + PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) BP (Bukan Pekerja), dan DAU (Dana Alokasi Umum). Sama seperti program sektor pendidikan, pendanaan dalam program-program Kesehatan ini memiliki alokasi pendanaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan besarnya dana MBG pada tahun tersebut. Jika digabungkan, total dananya hanya berada di kisaran 124 Triliun Rupiah, atau setara dengan 58,3% dari total anggaran MBG yang mencapai 335 Triliun Rupiah.}

_{Selain sektor kesehatan dan pendidikan, masyarakat menyoroti besarnya anggaran MBG dibanding institusi-institusi penting di sektor bencana. Kekhawatiran ini berangkat dari bencana banjir, longsor, angin kencang yang tengah melanda Sumatera saat ini. Perbandingan anggaran MBG terhadap lembaga–lembaga penanganan bencana dan mitigasi risiko alam menunjukkan betapa skala MBG jauh melampaui prioritas tradisional untuk mitigasi dan tanggap darurat.} 

_{Untuk 2026, MBG telah dialokasikan sebesar Rp 335 triliun. Sebaliknya, BMKG, lembaga yang bertugas memantau cuaca, gempa, tsunami, dan potensi bencana iklim, hanya mendapat alokasi sekitar Rp 2,67 triliun. Sementara itu, Basarnas, badan SAR dan penyelamatan, menerima pagu indikatif hanya ± Rp 1,01 triliun untuk 2026 (meskipun kebutuhan diajukan lebih besar). Untuk BNPB, yang menangani penanggulangan bencana nasional, laporan publik menyebut anggaran turun drastis, dengan pagu tahun 2026 dilaporkan hanya sekitar Rp 491 miliar.Jika dijumlahkan, BMKG, Basarnas, dan BNPB,  total anggarannya tidak melebihi ± Rp 5 triliun, jauh di bawah anggaran MBG. Artinya, anggaran MBG bisa jadi lebih dari 73 kali total anggaran ketiga lembaga kebencanaan tersebut.}

Daftar Referensi

AntaraNews. (2025). Anggaran BMKG 2026 naik jadi Rp 267 triliun. AntaraNews. https://www.antaranews.com/berita/5234869/anggaran-bmkg-2026-naik-jadi-rp267-triliun

Basarnas. (2025). Komisi V DPR setujui pagu anggaran Basarnas tahun 2026. Basarnas. https://www.basarnas.go.id/berita/komisi-v-dpr-setujui-pagu-anggaran-basarnas-tahun-2026

Darun Nun. (2024). Pro-kontra program MBG (Makan Bergizi Gratis). https://darun-nun.com/pro-kontra-progam-mbg-makan-bergizi-gratis/

Katadata. (2025). Infografik anggaran MBG 2026: Besar dan tersebar di empat pos. https://katadata.co.id/infografik/68ae96ad67ba2/infografik-anggaran-mbg-2026-besar-dan-tersebar-di-empat-pos

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0d55974c-45ad-48f4-8db3-3804b37d195e/Buku-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2026.pdf

Kontan. (2025). Prabowo naikkan anggaran MBG 9476 di 2026, tembus Rp 335 triliun. Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-naikkan-anggaran-mbg-9476-di-2026-tembus-rp-335-triliun

Portal-Islam.id. (2025). Perbandingan anggaran MBG vs BMKG, Basarnas, BNPB. Portal-Islam.id.https://portal-islam.id/perbandingan-anggaran-mbg-vs-bmkg-basarnas-bnpbRalali. (2024).

Sejarah dan latar belakang program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dari gagasan Prabowo hingga gerakan nasional lawan stunting.https://www.ralali.com/blog/mbg/sejarah-dan-latar-belakang-program-makan-bergizi-gratis-mbg-dari-gagasan-prabowo-hingga-gerakan-nasional-lawan-stunting/

Itulah sebabnya ketika Coldplay mengumumkan Music of the Spheres Tour pada 14 Oktober 2021, antusiasme publik tidak hanya datang dari penggemar musik, tetapi juga mereka yang penasaran: “Bisakah tur stadion berskala global menjadi lebih ramah lingkungan?”

Tur ini kemudian berkembang menjadi lebih dari 130 pertunjukan di berbagai negara. Melalui Music of the Spheres Tour, Coldplay menjadikannya sebagai arena eksperimen besar tentang bagaimana elemen hiburan dan berkelanjutan dapat berjalan secara berdampingan.

Sumber: Wikipedia

*Klik gambar untuk melihat informasi selengkapnya

Coldplay mulai dikenal luas lewat album Parachutes (2000) dengan single “Yellow.” Popularitas mereka mencapai puncak di era Viva la Vida (2008). Dalam dekade berikutnya, Coldplay membangun identitas baru sebagai band stadion dengan visual penuh warna, kembang api, dan gelang LED (xyloband). Transformasi ini memperkuat posisi Coldplay sebagai salah satu band paling berpengaruh di dunia.

Skala Music of the Spheres Tour membuatnya nyaris mustahil diabaikan. Tercatat hingga tahun 2025, lebih dari 10,3 juta orang telah menonton tur ini, membuatnya menduduki peringkat pertama dalam daftar konser yang paling banyak dihadiri sepanjang masa.

Sumber: Wikipedia

*Klik gambar untuk melihat informasi selengkapnya

Apa yang membuat tur ini berbeda bukan hanya dari kemegahannya, melainkan komitmen untuk merancang ulang bagaimana konser berskala stadion dengan visual megah tetap dapat dijalankan dengan prinsip keberlanjutan tanpa mengorbankan pengalaman penonton.

Coldplay merancang tur ini dengan tiga prinsip utama: 

1. Reduce → Mengurangi konsumsi dan emisi CO₂ hingga 50% serta daur ulang secara ekstensif.

2. Reinvent → Mendukung teknologi hijau terbarukan dan mengembangkan metode tur berkelanjutan yang sangat rendah karbon.

3. Restore → Mendanai proyek berbasis alam dan teknologi yang dapat menyerap CO₂.

1. Reduce

Coldplay secara terbuka menyatakan target pengurangan emisi CO₂ sebesar 50% dibandingkan tur sebelumnya, A Head Full of Dreams Tour (2016–2017). Prinsip reduce menjadi langkah pertama dengan mengurangi konsumsi energi dan material sejak tahap perancangan.

Pada level produksi, tim tur menata ulang sistem energi dan logistik untuk menghemat konsumsi listrik, mengurangi perjalanan yang tidak perlu, serta mengoptimalkan rute pengiriman peralatan.

Komponen ikonik seperti gelang LED atau xyloband diproduksi untuk dapat dipakai berulang kali. Coldplay juga menampilkan persentase pengembalian xyloband di layar stadion, menciptakan elemen kompetitif yang positif bagi penonton di setiap negara.

Sumber: Eventori.id

*Klik gambar untuk melihat informasi selengkapnya

“… jadi kayak trigger gitu loh buat setiap negara, kayak biar masuk di ranking yang bagus gitu, walaupun Indonesia kayak kemarin kurang sih, karena banyak yang nggak balikin (xyloband) juga kan.” – Ayesha

Selain itu, tim produksi juga beralih ke material berbasis tanaman dan komponen yang dapat dikompos atau didaur ulang. Strategi ini mendukung tingginya angka diversion rate (sampah yang dialihkan dari TPA) di laporan keberlanjutan.

Sumber: Coldplay

Di setiap penyelenggaraan konser, Coldplay menghimbau penonton untuk membawa botol isi ulang sendiri karena tempat pengisian air minum disediakan di tiap sudut guna menghindari penumpukan sampah botol.

2. Reinvent

Prinsip reinvent menyoroti cara baru memproduksi dan memanfaatkan energi dalam konser. Kebutuhan energi untuk menghidupkan teknologi dihubungkan oleh Coldplay dengan aktivitas penonton yang dapat berpartisipasi mengisi pasokan energi panggung.

Di area standing, penonton dapat menemukan kinetic dance floor yang dirancang khusus untuk memproses tekanan dan gerakan kaki menjadi energi listrik.

Sumber: Billboard.com

Di titik lain, tersedia power bikes yang memungkinkan penonton menghasilkan energi sambil mengayuh. Kedua instalasi ini menunjukkan bahwa gerakan tubuh penonton dapat diubah menjadi listrik.

Sumber: Coldplay

Coldplay juga membawa panel surya portabel untuk membantu pasokan energi, serta sistem baterai yang berasal dari baterai bekas mobil listrik BMW i3 yang didaur ulang. Teknologi ini menunjukkan bahwa konser tidak harus bergantung pada generator diesel, tetapi dapat didukung oleh energi terbarukan.

Tahap reinvent membuat green concept dapat dialami penonton selama konser. Lebih dari sekadar menghadirkan panggung yang megah, Coldplay menunjukkan bahwa konser dapat berlangsung dengan pilihan energi yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

3. Restore

Prinsip restore menegaskan komitmen Coldplay dalam menempatkan tur sebagai sumber dana bagi pemulihan lingkungan. Target utamanya adalah penanaman tujuh juta pohon, satu untuk setiap penonton konser. Program ini berkolaborasi dengan organisasi seperti One Tree Planted dan mendukung proyek restorasi sekitar 10.000 hektare di 24 negara.

Sumber: Coldplay

*Klik gambar untuk melihat informasi selengkapnya

Coldplay juga bermitra dengan organisasi lingkungan lainnya, seperti ClientEarth yang berfokus pada advokasi hukum, The Ocean Cleanup dan Project Seagrass yang bekerja di ranah laut, dan Climeworks yang mengembangkan teknologi penangkapan karbon. Di Jakarta, penonton mengenal restorasi ini melalui kapal interceptor yang mengumpulkan sampah sungai.

Coldplay Sustainability Report (2024) menjadi dasar untuk menilai efektivitas prinsip-prinsip tersebut. Dibandingkan tur sebelumnya, Music of the Spheres Tour melaporkan pengurangan emisi sekitar 59% CO₂e. Energi yang digunakan rata-rata sekitar 17 kWh energi per konser, bersumber dari panel surya, kinetic dance floor, dan power bikes.

Sumber: Coldplay

Sekitar 72% sampah konser berhasil dialihkan dari TPA melalui daur ulang, kompos, dan sistem pengelolaan lain. Di sektor transportasi, Coldplay melaporkan penghematan sekitar 3.000 tCO₂e dari penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) untuk sebagian perjalanan udara, serta penurunan sekitar 33% dampak freight akibat pengurangan volume dan berat peralatan yang diangkut.

Sumber: Coldplay

Apa yang dapat diperbaiki?

Dari perspektif penonton, Music of the Spheres Tour dianggap berhasil menggabungkan konser stadion yang magis dengan pesan-pesan keberlanjutan lingkungan. Namun, terdapat beberapa catatan yang menunjukkan ruang perbaikan.

“Cuma mungkin ada beberapa hal yang kayak F&B-nya itu lumayan antre panjang banget dan susah banget buat nyari makan di dalam.” – Ayesha

“…kita tuh diwajibkan untuk ngembaliin gelang kan, cuma kemarin tuh pengawasannya (kru konser) kurang banget. Jadi makanya banyak orang yang lost nggak ngembaliin ini (xyloband).” – Annisa

Di Jakarta, antrean F&B dan water station yang terbatas membuat penonton kesulitan mengakses makanan dan minuman. Titik pengembalian xyloband juga dinilai kurang jelas dan pengawasannya minim, sehingga masih banyak gelang LED yang tidak dikembalikan.

Salah satu penonton konser di Singapura juga mengusulkan agar informasi visual mengenai data real-time ditampilkan lebih banyak sebelum konser dimulai, seperti berapa energi yang dihasilkan kinetic dance floor, berapa persen gelang yang sudah kembali, atau dampak proyek restorasi.

“…mungkin bisa disediakan lebih banyak info yang visual gitu jadi misalnya layar khusus sebelum konsernya dimulai jadi kayak ngejelasin data real time-nya tuh gimana, terus juga mungkin kemarin karena tempat refill airnya tuh juga sedikit gitu kan jadi menurut aku mendingan banyak supaya ngantrinya nggak terlalu panjang gitu di setiap tempat itu nih refill airnya.” – Naura

Meskipun demikian, para informan sepakat bahwa konser seperti ini efektif sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Skala internasional, figur ternama, dan kehadiran jutaan penonton membuat pesan keberlanjutan tersebar jauh melampaui stadion.

“…konser musik ini kan skalanya internasional ya, dan artisnya pun juga artis besar banget. Jadi orang-orang pun, baik yang nonton maupun gak nonton jadi punya kesadaran terhadap isu lingkungan itu sendiri sih.” – Ayesha

Music of the Spheres Tour menunjukkan bahwa konser tidak akan pernah sepenuhnya “hijau”, tetapi dapat bergerak ke arah yang lebih bertanggung jawab. Melalui kombinasi desain tur, teknologi, data, dan pengalaman penonton.

Coldplay membuka kemungkinan baru: konser sebagai petualangan musik yang tidak hanya menyatukan jutaan suara, tetapi juga menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Sumber: GoodStats

Kehadiran aplikasi belanja online saat ini telah banyak memunculkan kebiasaan baru di kalangan Gen-Z. Bayangkan, hanya dengan sentuhan tangan, barang yang diinginkan bisa langsung datang. Nggak punya uang? bukanlah sebuah halangan, fitur “Buy Now, Pay Later” hadir sebagai solusi menggiurkan bagi sebagian orang yang mau checkout keranjang, tetapi terhalang dengan dompet yang pas-pasan. Penggunaan pay later di Indonesia bukanlah hal asing.

GEN-Z SUKA NGUTANG?

Berdasarkan Data Kredivo 2024, penggunaan pay later di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Generasi muda bukan hanya mendominasi jumlah pengguna, tetapi juga memperlihatkan pola konsumsi yang berbeda dibandingkan kelompok usia yang lebih tua.  Jika melihat komposisi pengguna, kelompok usia 26-35 tahun menjadi pengguna pay later terbesar di Indonesia. Hal ini dikarenakan, mereka sedang berada pada fase aktif bekerja, membangun rumah tangga, dan memiliki frekuensi belanja digital yang sangat besar. Meskipun demikian, Gen-Z, yaitu mereka yang berusia 18-25 tahun tumbuh sebagai pasar potensial terkait penggunaan pay later di Indonesia.

Gen-Z merupakan pasar potensial pay later karena mereka adalah digital native yang tumbuh bersama internet dan berbagai perkembangan teknologi lainnya. Selain itu, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Gen-Z menjadi kelompok dengan alokasi pengeluaran terbesar di pay later sebesar 6,4% dibandingkan dengan kelompok usia lainnya termasuk milenial yang hanya 6% setiap bulannya.

Tren ini memberikan sinyal kuat bahwa “Buy Now, Pay Later” bukanlah sekadar fitur pembayaran alternatif, melainkan menjadi fenomena baru di kalangan generasi muda. Tren ini memberikan cara baru kepada Gen-Z untuk memenuhi kebutuhan, mendukung gaya hidup, dan dalam banyak kasus, memberikan ilusi kemampuan finansial melalui cicilan ringan yang berakhir pada perilaku konsumtif di kalangan Gen-Z. Lantas, seperti apa dampak dari penggunaan pay later di kalangan Gen-Z yang ada di Indonesia?

GEN-Z BELANJA BUAT APA SIH?

Jika pay later sering diasosiasikan dengan pembelian barang mahal, pola belanja Gen-Z justru menunjukkan cerita yang berbeda. Data transaksi memperlihatkan bahwa Gen-Z tidak hanya menggunakan pay later untuk kebutuhan bernilai besar, tetapi juga untuk hal-hal yang dekat dengan keseharian mereka.

Kategori seperti kebutuhan digital, makanan dan minuman, produk perawatan diri, hingga produk fashion menjadi yang paling sering muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pay later tidak lagi diposisikan sebagai solusi darurat, melainkan sudah masuk ke dalam rutinitas belanja harian. Fitur “pay later” terasa praktis untuk kebutuhan kecil yang sering dilakukan, terutama ketika disertai promo atau potongan harga.

Menariknya, beberapa kategori yang sebelumnya dianggap “premium”, seperti gadget dan otomotif juga mulai masuk dalam daftar belanja Gen-Z. Dengan adanya cicilan dan diskon, barang-barang tersebut terasa lebih mudah dijangkau, meskipun nilainya tetap tidak kecil.

Pola ini sejalan dengan cerita para informan. Sebagian dari mereka mengaku menggunakan pay later bukan semata karena tidak memiliki uang, tetapi karena ingin memanfaatkan promo yang ditawarkan platform e-commerce.

“Paling sering beli makanan karena diskonnya lebih besar. Dalam sebulan biasanya bisa 3–5 kali beli makanan pakai paylater.”

“Biasanya buat ShopeeFood atau barang sehari-hari, kayak keperluan kuliah. Sebenernya lebih ngincer promonya sih, karena kalau pakai paylater promonya lebih besar.”

“Pakai Shopee PayLater buat skincare sama perlengkapan anjing. Dalam sebulan bisa 2-3 kali belanja pakai paylater”

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa penggunaan pay later dipilih karena terasa praktis dan menawarkan keuntungan instan lewat promo. Namun, ketika digunakan berulang untuk kebutuhan kecil sehari-hari, batas antara kebutuhan dan keinginan perlahan menjadi semakin kabur.

TAHUKAH KAMU? JAWA BARAT MENJADI PENGGUNAPAY LATER TERBESAR DI INDONESIA!

Fenomena pay later tidak hanya meningkat pada soal usia, tetapi juga wilayah. Data OJK menunjukkan bahwa penggunaan pay later di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup tajam antarprovinsi. Jumlah rekening aktif dan total pinjaman yang belum dilunasi membentuk gambaran yang lebih kompleks dari sekadar anggapan bahwa masyarakat “gemar berutang”.

Berdasarkan data terbaru OJK, kita dapat melihat bagaimana jumlah rekening aktif pengguna dan total pinjaman yang belum dibayar membentuk gambaran yang lebih kompleks, jauh lebih dari sekadar “orang suka berutang”. Setiap wilayah di Indonesia menunjukkan tingkat penggunaan pay later yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakteristik penduduk dan kondisi ekonomi setempat.

Pada peta ini, kita dapat melihat sebaran pengguna pay later berdasarkan jumlah rekening aktif di berbagai provinsi. Jawa Barat, dengan 39.419.321 rekening aktif, dan DKI Jakarta, dengan 15.937.365 rekening aktif, berada di posisi teratas, menunjukkan bahwa wilayah urban dan suburban dengan jumlah penduduk yang lebih besar serta tingkat konsumsi digital yang tinggi, mendominasi penggunaan layanan pay later. Sementara itu, provinsi dengan populasi yang lebih kecil, seperti Papua Pegunungan dengan 13.493 rekening aktif dan Papua Selatan dengan 31.487 rekening aktif, tercatat memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah, mengindikasikan tingkat dan aktivitas penggunaan pay later yang lebih rendah.

Selain itu, peta ini juga memperlihatkan total jumlah pinjaman yang masih menggantung, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai beban ekonomi yang ditanggung oleh para pengguna. Jawa Barat, dengan total pinjaman yang masih menggantung sebesar 121.648,06 miliar rupiah, dan DKI Jakarta, dengan 75.626,89 miliar rupiah, memiliki nilai pinjaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya banyak orang yang menggunakan pay later, tetapi mereka juga memiliki pinjaman yang belum dilunasi dalam jumlah yang signifikan. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat adopsi yang lebih rendah tercatat memiliki nilai pinjaman yang lebih kecil.

PLATFORM PAY LATER APA SIH YANG PALING BANYAK DIGUNAKAN OLEH GEN-Z?

Setelah melihat pola belanja mereka, muncul satu hal penting: Gen-Z sebenarnya paling sering pakai platform pay later yang mana? Ternyata, pilihan mereka sangat dipengaruhi oleh aplikasi yang sudah akrab dipakai sehari-hari.

Dari data yang ada, Shopee PayLater jadi platform yang paling mendominasi. Buat banyak Gen-Z, Shopee sudah jadi tempat belanja utama dan ketika keinginan checkout muncul, fitur pay later-nya terasa sebagai solusi tercepat dan paling praktis. Di belakangnya, GoPay Later dan Traveloka PayLater juga menempati posisi yang kuat. Keduanya dianggap mudah diakses dan sudah menyatu dengan kebiasaan digital Gen-Z, mulai dari kebutuhan kecil hingga keperluan dadakan.

Sementara itu, Kredivo dan Akulaku digunakan oleh sebagian Gen-Z yang mengutamakan fitur pembayaran tertentu atau limit yang lebih fleksibel. Artinya, pilihan platform pay later tidak selalu soal cicilan paling murah, tetapi tentang layanan mana yang terasa paling nyaman dan paling mendukung gaya hidup mereka.

KENAPA HARUS PAY LATER?

Niatnya cuma lihat-lihat, tapi pay later bilang “gas, nanti mikirnya belakangan”.

Para informan menceritakan bahwa mereka terdorong memakai pay later karena sering tergoda promosi dan cashback di e-commerce, terpapar tren belanja digital dari media sosial, serta dipengaruhi rasa FOMO dan impuls untuk terlihat up-to-date di lingkaran sosialnya.

PAY LATER, KEMUDAHAN ATAU UTANG DIGITAL?

Pas checkout bahagia, pas jatuh tempo langsung jadi ahli matematika?

Terkadang, nggak bisa dihindari antara kebutuhan dengan keinginan. Para informan mengakui bahwa penggunaan pay later sering membuat mereka terbawa pola belanja yang lebih konsumtif dan bergantung pada kredit instan, yang dalam jangka panjang mulai mengganggu kestabilan keuangan mereka, sebagian dari mereka juga menyadari bahwa rendahnya literasi finansial ikut mendorong keputusan berutang digital tanpa pertimbangan matang.

GEN-Z,PAY LATER, DAN KENYATAAN YANG PERLU KITA SADARI!

Melihat tren tersebut, satu hal yang jelas, pay later bukan lagi sekadar fitur tambahan, tetapi sudah menjadi bagian dari ritme hidup Gen-Z. Mereka menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan promo, dan mengikuti arus gaya hidup digital yang serba cepat. Pilihan platform yang mereka gunakan pun mengikuti kebiasaan: mana yang paling sering dipakai, itulah yang paling dipercaya.

Di balik kenyamanan dan fleksibilitasnya, ada realitas yang perlu disadari. Frekuensi penggunaan yang tinggi, ditambah limit yang mudah diakses, membuat batas antara “butuh” dan “ingin” semakin kabur. Banyak Gen-Z yang tanpa disadari terjebak dalam pola konsumsi impulsif, sementara angka pinjaman yang terus menggantung justru menunjukkan risiko finansial yang tidak terlihat di permukaan.

Sumber: Masterworks

Di titik inilah literasi finansial menjadi penting, bukan untuk melarang penggunaan pay later, tetapi untuk membantu Gen-Z memahami konsekuensinya. Bahwa setiap klik “bayar nanti” adalah keputusan finansial yang punya dampak jangka panjang. Dan pada akhirnya,pay later bisa menjadi alat yang membantu, atau jebakan yang perlahan menyulitkan, tergantung bagaimana ia digunakan. Karena itu, mari mulai bertanya pada diri sendiri setiap kali hendak checkout: “Ini kebutuhan… atau cuma dorongan sesaat, ya?”

Kalau generasi digital bisa menguasai pertanyaan sederhana itu, maka bukan hanya gaya hidup yang lebih teratur tercipta, tapi masa depan finansial yang jauh lebih sehat. Saatnya Gen-Z lebih sadar dalam setiap keputusan finansial, memahami risikonya, dan tidak menjadikan kemudahan pay later sebagai alasan untuk berutang tanpa perhitungan!

Dilansir dari kompas.com belum lama ini, seorang siswa SD di Subang Jawa Barat meninggal dunia akibat perundungan oleh kakak kelasnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, pada awal Maret lalu, masyarakat juga dikejutkan oleh tindakan keji seorang ibu di Bekasi yang tega menghabisi nyawa anaknya yang baru berusia lima tahun.

Lalu, bagaimana peningkatan kasus kekerasan pada anak di Jawa Barat?

Berdasarkan data yang kami peroleh, berikut grafik tren yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir:  

Grafik ini memperlihatkan lonjakan signifikan dalam kasus kekerasan pada tahun 2023, yang bahkan melebihi angka yang tercatat pada tahun 2022, meskipun berbagai program dan upaya pemerintah telah diterapkan.

Mengapa kasus kekerasan ini terus mengalami peningkatan?

"Kekerasan masih terus ada karena norma sosial, seperti anggapan bahwa anak harus mendapatkan disiplin untuk berhasil, atau ketidaksetaraan relasi kuasa antara kakak-senior dengan junior, atau guru dengan siswa." Ujar Kepala PUSKAPA.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial yang mendukung kekerasan serta ketimpangan ekonomi yang semakin parah. Selain itu, ketimpangan seperti kemiskinan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan stres ekonomi dalam rumah tangga menjadi pemicu besar kekerasan. Meski pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem perlindungan di Indonesia dinilai masih lemah. Pelayanan untuk pencegahan, identifikasi dini, dan bantuan belum memadai untuk menekan angka kekerasan yang terus bertambah.

Dampak Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak tidak hanya mengancam kesehatan fisik mereka, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan psikologis dan sosial yang serius, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA), dampak dari kekerasan pada anak sangatlah luas.
“Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh. Ini mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial mereka,” jelas Ni Luh Putu Maitra Agastya dalam wawancara yang dilakukan.

Data yang tim kami temukan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok merupakan daerah dengan angka kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Jawa Barat. Kasus kekerasan ini terjadi baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya. Anak perempuan menjadi korban utama kekerasan, namun kasus serupa juga dialami oleh anak laki-laki.

Gambar di atas memperlihatkan persebaran kasus kekerasan pada anak di Jawa Barat dari tahun 2019-2023. Terdapat 5 kabupaten/kota dengan kasus kekerasan terbanyak, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung.

Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil beberapa langkah untuk menanggulangi masalah ini, salah satunya melalui program Jabar Cekas (Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan), yang mengajak masyarakat untuk berani melapor, berani menolak kekerasan, dan berani melindungi anak.

Namun, meskipun program ini memiliki tujuan yang baik, hasilnya belum terlihat signifikan. Pada 2023, angka kekerasan terhadap anak justru mengalami lonjakan tajam di beberapa daerah.

Kepala PUSKAPA menekankan bahwa untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak, pendekatan komprehensif sangat diperlukan, yang tidak hanya fokus pada pencegahan tetapi juga pada rehabilitasi korban.

“Pendekatan rehabilitasi sangat penting. Tidak hanya perlu membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka setelah mereka kembali ke masyarakat,”katanya.

Beberapa langkah yang direkomendasikan oleh PUSKAPA untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di Jawa Barat antara lain:

1. Rehabilitasi untuk Korban

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan konseling dan terapi untuk mengatasi trauma. Selain itu, perlu ada pendampingan dari guru dan pihak sekolah agar anak merasa aman kembali setelah rehabilitasi.

2. Dukungan untuk Keluarga Rentan

Keluarga dengan kesulitan finansial harus dipastikan mendapatkan bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi stres orangtua yang dapat memicu kekerasan terhadap anak.

3. Pencegahan Melalui Pendidikan

Pencegahan harus melibatkan sekolah, orangtua, dan komunitas dengan mengedukasi mereka tentang hak anak dan norma gender. Anak juga perlu diberikan keterampilan untuk mengenali dan melawan kekerasan.

4. Pendampingan untuk Keluarga dengan Stres Tinggi

Keluarga yang mengalami kemiskinan atau stres tinggi perlu mendapatkan pendampingan sosial dan bantuan rutin dari pekerja sosial untuk mencegah kekerasan.

5. Peningkatan Kemampuan Identifikasi Kekerasan

Semua pihak terkait harus dilatih untuk mengidentifikasi dan merespons kekerasan terhadap anak dengan menyediakan layanan responsif yang siap menangani laporan kekerasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan Program Sistem Terintegrasi Olah Pengaduan Perundungan (STOPPER) pada tahun 2023. Pemprov Jawa Barat berharap bahwa solusi ini dapat mencegah adanya aksi perundungan serta memberikan rasa nyaman kepada peserta didik melalui pendekatan teknologi. Saat ini, program STOPPER sudah menerima laporan perundungan setiap bulan baik tingkat SMP, SMA, SMK, hingga SLB.

Program STOPPER ini sendiri dapat diakses melalui aplikasi Sapawarga guna memudahkan masyarakat dalam memberikan pengaduan perundungan dan keperluan yang lainnya secara terintegrasi. Program ini memiliki komponen kegiatan utama yaitu Aduan, Konsultasi Kesehatan Mental, Edukasi, dan Pendampingan. Sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh edukasi terkait bullying serta pendampingan secara psikis dan psikologis untuk korban yang mengalami bullying.

Sosialisasi terkait program STOPPER juga gencar dilakukan di sekolah-sekolah di Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan kepada siswa akan dampak dari tindakan bullying itu sendiri.

Sementara ini, sudah ada pula Satuan Tugas Pencegahan dan  Penanganan Kekerasan (TPPKS) berisikan guru-guru Bimbingan Konseling (BK) yang sudah diberikan pelatihan untuk pencegahan masalah kekerasan di lingkungan pendidikan.

Menurut sebuah studi, kasus kekerasan biasanya baru terungkap ketika korban datang langsung melapor. Upaya deteksi dini? Hampir tak ada. Sosialisasi dan edukasi soal pencegahan kekerasan memang dilakukan, tetapi seringkali hanya menjadi "sisipan" dalam program kesehatan lainnya. Pesannya sering terlewatkan karena keterbatasan waktu, sumber daya, atau prioritas yang tak kunjung fokus pada masalah ini.

Situasi semakin rumit karena fasilitas di layanan kesehatan salah satunya Puskesmas belum ramah untuk korban. Tidak ada ruang khusus untuk mereka. Bayangkan seorang anak yang menjadi korban kekerasan harus mengungkap pengalaman traumatisnya di tempat yang terbuka, tanpa privasi, dan tanpa rasa aman.

Proses penanganan yang ada pun masih terbatas. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai dampak medis, sementara konseling diberikan untuk membantu korban pulih secara psikologis. Dalam beberapa kasus, Puskesmas memang bekerja sama dengan lembaga sosial atau aparat hukum. Namun, itu saja belum cukup. Pendekatan yang ada cenderung reaktif menunggu korban datang ketimbang aktif mencari solusi di tingkat komunitas. Jika deteksi dini diperkuat, fasilitas ditingkatkan, dan edukasi benar-benar dijadikan prioritas, Puskesmas bisa menjadi benteng yang lebih kokoh melawan kekerasan karena setiap korban yang tak terungkap adalah cerita yang tetap terkubur, dan setiap tindakan yang tertunda adalah peluang yang terlewatkan.

Solusi yang Diperlukan

Dampak kekerasan terhadap anak sangat luas, meliputi gangguan fisik, psikologis, dan sosial, yang berpotensi berlanjut hingga dewasa. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami trauma yang mempengaruhi perkembangan emosional, perilaku, dan hubungan sosial mereka di masa depan.

Untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mencakup pencegahan tetapi juga rehabilitasi korban. Pemerintah perlu memastikan adanya pendampingan yang memadai bagi anak yang menjadi korban, baik di sekolah maupun di masyarakat. Selain itu, program edukasi di sekolah tentang hak anak, pengenalan kekerasan, dan cara pencegahannya harus diperkuat. Disisi lain, penyuluhan kepada orang tua dan komunitas juga penting, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang aman bagi anak. Dukungan sosial dan bantuan ekonomi bagi keluarga rentan, khususnya yang menghadapi kesulitan finansial, juga harus diperkuat guna mencegah kekerasan dalam keluarga.

Kedepannya, diharapkan lebih banyak kolaborasi antara pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat akan isu kekerasan terhadap anak, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka kasus kekerasan pada anak di Jawa Barat.

“Kalau menurut gua walaupun gua belum beranjak ke ranah profesional, gua dituntut untuk seenggaknya punya pengalaman kerja terlebih dahulu sedangkan dari mahasiswa sebelumnya kan minim akan pengalaman pekerjaan, di dalam magang pun juga dimintain untuk ada nggak pengalaman kerja buat masuk ke magang? Nah itu jadi pressure buat kita dengan fenomena turun kelas ini juga dampaknya ke kurangnya lapangan pekerjaan, jadi ya sesusah itu” 
-Daniel, Mahasiswa Komunikasi UI Angkatan 2021

Kutipan di atas diambil saat kami mewawancarai beberapa orang untuk menanggapi mengenai fenomena turunnya kelas menengah di Indonesia. Fenomena ini ditanggapi secara serius oleh narasumber sebagai mahasiswa akhir yang akan menghadapi dunia pekerjaan. Ia melihat bahwa fenomena ini menjadi momok bagi mereka yang akan masuk dalam dunia kerja, sementara lapangan pekerjaan semakin langka karena adanya fenomena ini

Berbicara lebih lanjut mengenai fenomena penurunan kelas menengah, Lebih dari 12 juta orang dalam 5 tahun terakhir tidak lagi berstatus sebagai kelompok masyarakat kelas menengah. Menurunnya daya beli dan menyempitnya lapangan pekerjaan layak, menjadi salah dua dari sekian banyak pemicu penurunan status kelas sosial tersebut. Masyarakat kelas menengah, merujuk perhitungan dari Bank Dunia, adalah masyarakat dengan  pengeluaran 3,5-17 kali garis kemiskinan suatu negara, atau kurang lebih Rp2.040.262 – Rp9.909.844 per kapita per bulan pada 2024.

Dapat dikatakan pandemi COVID-19 merupakan pemantik dari melemahnya daya beli masyarakat dan perekonomian Indonesia. Namun, kondisi pasca pandemi juga belum menunjukkan tanda-tanda penguatan perekonomian yang signifikan. Terhitung per 2021, ketika kondisi pandemi mulai pulih, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3.70%. Angka tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang jatuh hingga -2.07%. Pada 2022, ekonomi Indonesia kembali meningkat sebesar 5.31% dan menjadi capaian tertinggi sejak tahun 2013. Akan tetapi, per 2023 terjadi penurunan menjadi 5.05%. Kondisi perekonomian yang masih tergolong fluktuatif ini diperparah dengan pengadaan lapangan pekerjaan yang semakin timpang, terutama di sektor pekerjaan formal.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam satu dekade terakhir, terdapat tren penurunan jumlah lapangan pekerjaan formal. Pekerja formal yang dimaksud adalah kelompok pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. BPS mencatat tren data dalam rentan lima tahun pada 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. 

Apabila diakumulasi, dari 2009 hingga 2024, terdapat 13,6 juta lapangan pekerjaan formal yang hilang dalam 25 tahun terakhir, lebih dari 85% angka penurunan yang terjadi. Kondisi sebaliknya, di sektor pekerjaan informal, menunjukkan jumlah peningkatan di sejumlah provinsi di Indonesia. Fenomena peningkatan lapangan pekerjaan informal ini, menunjukkan hubungan kausalitas dimana lapangan pekerjaan formal mulai tergeser dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan informal. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data BPS, dari 142,18 juta penduduk Indonesia yang bekerja, sebanyak 59,17% atau sekitar 84 juta orang, bekerja di sektor informal. Kondisi ini menjadi masalah karena sektor informal rentan dari sisi perlindungan kerja dan penghasilan yang tidak tetap. Contoh dari pekerja informal adalah pengemudi ojek online, kuli bangunan, dan pekerjaan lain yang memiliki kontrak jangka pendek atau bahkan tidak sama sekali. Data BPS menunjukkan 23 dari 34 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah lapangan kerja informal, dengan peningkatan tertinggi di Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja di Indonesia setiap tahunnya. Dari rentan waktu selama 4 tahun saja sejak 2020 sampai 2024 peningkatan terjadi sebanyak sekitar 15 juta. Kenaikan yang signifikan ini menjadi masalah ketika kenaikan tersebut tidak di imbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan hal tersebutlah yang terjadi di Indonesia. Tentu implikasinya pada penyerapan tenaga kerja, dimana angka pengangguran menjadi meningkat. Per tahun 2024 ini jumlah persentase tingkat pengangguran terbuka atau dikenal dengan sebu tan TBT per provinsi di Indonesia menunjukkan mayoritas provinsi di pulau Jawa yang memiliki TBT tertinggi, dibanding beberapa provinsi lain di luar Pulau Jawa, dengan provinsi yang memiliki TBT tertinggi yakni Jawa Barat sebesar 9,82%, diikuti DKI Jakarta 6,03%, Sumatera Utara menjadi yang provinsi tertinggi TBT nya di luar provinsi di Pulau Jawa dengan TBT sebesar 5,10%, kemudian Jawa Tengah 4,39%, dan lima tertinggi yakni Jawa Timur sebesar 3,74%.

Tidak hanya itu, dampak lain yang bisa dirasakan dengan menurunnya tren jumlah kelas menengah yakni  pengeluaran kebutuhan pokok yang meningkat, baik makanan maupun non-makanan. Meningkatnya pengeluaran pokok ini hanya berdasarkan jumlah besarannya atau nominal bukan secara kuantitas, karena peningkatan harga adanya inflasi. Peningkatan harga pengeluaran pokok tersebut mengindikasikan bahwa adanya beban ekonomi yang juga meningkat saat ini.

Selain itu, fenomena adanya penurunan kelas menengah di Indonesia ini juga diperparah dengan adanya berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang tidak memihak kepada kelas menengah. Mulai dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari yang sebelumnya 11% menjadi 12%. Aturan ini berlaku tahun depan per 1 Januari 2025. Sesuai aturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan 1% dalam tarif PPN berarti kenaikan harga barang dan jasa hingga 9% (contohnya Rp 100.000 menjadi Rp 112.000). Ini semakin memperburuk daya beli mereka yang sudah tertekan inflasi. Kemudian pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024, juga yang sempat ramai kemarin adanya kebijakan penyesuaian subsidi tarif KRL berdasarkan NIK KTP pada tahun 2025. Tentu hal tersebut membebani kelas menengah karena adanya kenaikan biaya hidup.

Rencana kewajiban iuran dana pensiun tambahan bagi pekerja berpenghasilan tertentu di luar program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan kewajiban kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability (TPL) sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga turut andil dalam menyengsarakan kelas menengah, serta tak luput kebijakan Tapera yang mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Konsekuensinya, pekerja dengan gaji diatas UMR akan dipungut iuran sebanyak 3% dari gaji, yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 tahun 2024. Ini tentunya menambah beban finansial, terutama bagi mereka yang sudah terbebani oleh biaya hidup yang tinggi dan implikasi kedepannya yang menimbulkan sosial ketimpangan yang semakin serius.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan diatas tim kami memberikan beberapa rekomendasi dan saran yang bisa diusulkan, mulai dari reformasi kebijakan pajak melalui pengurangan pajak penghasilan (PPh) untuk kelompok menengah tertentu dan peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Kemudian akses terhadap pendidikan dan pelatihan melalui subsidi pendidikan tinggi untuk anak-anak kelas menengah. dan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) untuk menghadapi perubahan di pasar kerja.

Program jaminan sosial yang lebih inklusif bagi kelas menengah rentan, seperti asuransi kesehatan, subsidi perumahan, atau perlindungan pensiun dan dana cadangan darurat untuk membantu keluarga kelas menengah yang terdampak krisis ekonomi secara tiba-tiba juga bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang ada, tak terkecuali pemberian pinjaman berbunga rendah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang dikelola oleh kelas menengah dan insentif bagi usaha baru yang menciptakan lapangan kerja lokal turut andil dalam memberikan kontribusinya menyelesaikan masalah ini. Rekomendasi lain juga bisa melalui penetapan kebijakan kenaikan upah yang sejalan dengan inflasi dan produktivitas tenaga kerja dan menjaga daya beli kelas menengah tetap stabil dan mengurangi kesenjangan antara kebutuhan hidup dan penghasilan.

Rekomendasi kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan dan keberlanjutan kelas menengah sebagai pilar stabilitas ekonomi. Dengan langkah-langkah yang mendukung daya beli, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan jaring pengaman sosial, kelas menengah dapat tetap menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Waktu pandemi, saya pribadi enggak bisa kerja karena lokawisata tutup dan tidak ada pengunjung yang datang” (Z (61) – Pedagang di Lokawisata Baturraden)

Kutipan di atas merupakan sebuah suara yang mengingatkan kita kembali ke Maret 2020, waktu yang menjadi titik awal kemunculan pandemi COVID-19 di Indonesia. Boleh diibaratkan seperti badai yang melumpuhkan sektor pariwisata. Kini, setelah beberapa tahun mengalami stagnasi, sektor pariwisata Indonesia mulai bangkit kembali. Namun, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana pariwisata Indonesia bangkit kembali setelah diterjang pandemi? Mari saksikan perjalannya pada artikel berikut ini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat jelas bagaimana pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Pada tahun 2019, kunjungan wisman mencapai angka 16,11 juta, angka yang merefleksikan masa kejayaan pariwisata Indonesia sebelum pandemi. Namun, memasuki tahun 2020, kunjungan wisman turun drastis hingga 4,05 juta, seiring dengan diberlakukannya pembatasan perjalanan internasional akibat pandemi.

Penurunan ini mencapai titik terendah pada tahun 2021, di mana hanya 1,56 juta wisatawan mancanegara yang tercatat mengunjungi Indonesia. Kondisi ini menggambarkan dampak pandemi yang melumpuhkan sektor pariwisata selama hampir dua tahun. Namun, secercah harapan mulai muncul pada tahun 2022, seiring dengan diberlakukannya kebijakan new normal dan pembukaan kembali destinasi wisata. Angka kunjungan wisman melonjak menjadi 5,89 juta, menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana angka kunjungan wisman mencapai 11,68 juta. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa sektor pariwisata Indonesia berhasil bangkit secara bertahap, berkat berbagai upaya pemerintah dan pelaku industri dalam mempromosikan pariwisata serta memastikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.

Kedatangan Wisatawan Mancanegara Menurut Jenis Pintu Masuk 2023

Indonesia memiliki tiga gerbang utama bagi wisatawan mancanegara meliputi pintu masuk udara, laut dan darat. Bandar udara di berbagai wilayah Indonesia sebagai gerbang utama kunjungan wisatawan mengalami penutupan pada masa pandemi. Penutupan tersebut mengakibatkan terjadi penurunan jumlah kedatangan dan aktivitas manusia sempat terhenti. Namun, kondisi kembali pulih sehingga bandar udara sebagai gerbang wisatawan mancanegara kembali mendominasi.

Pada tahun terakhir yang penuh tantangan, pintu udara kembali menjadi jalur utama yang menghubungkan dunia dengan Indonesia, dengan 7,97 juta wisatawan (68,27%) memilih pesawat sebagai sarana utama mereka untuk menyambangi tanah air. Namun, tren tak hanya terhenti di udara. Pintu masuk laut, yang sempat terabaikan, kembali mencuri perhatian dengan mencatatkan 2,71 juta kedatangan (23,16%).

Tak kalah pentingnya, jalur darat mencatatkan kedatangan 1 juta wisatawan (8,57%), menunjukkan betapa Indonesia juga menyambut wisatawan dari negara tetangga melalui jalan yang lebih langsung dan sering kali penuh petualangan.

Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Kebangsaan

Secara garis besar, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dibagi dalam beberapa wilayah kebangsaan meliputi ASEAN, Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Oseania, dan Afrika. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan bahwa negara-negara tetangga yaitu wilayah ASEAN masih menjadi penyumbang wisatawan terbanyak yaitu dengan jumlah 2.677.628 pada rentang waktu Januari hingga Juli 2024.

Jika dilihat lebih lanjut mengenai wisatawan mancanegara berdasarkan kebangsaan, secara keseluruhan, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada rentang waktu Januari hingga Juli 2024 didominasi oleh wisatawan berkebangsaan Malaysia sebanyak 1,26 juta kunjungan.

Kontribusi Pagelaran Internasional di Indonesia pada Pemulihan Pariwisata Indonesia

Selain tren peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, sektor pariwisata Indonesia juga menunjukkan kebangkitan melalui kontribusi penyelenggaraan acara berskala internasional. Dalam kurun waktu tahun 2022-2023, tercatat lebih dari 10 acara internasional sukses digelar tiap tahunnya, memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian Indonesia.

Kaleidoskop Pagelaran Internasional di Indonesia Tahun 2022

Pada tahun 2022, sektor olahraga dan hiburan mendominasi jumlah acara. Salah satu pencapaian besar adalah penyelenggaraan MotoGP Mandalika, yang menjadi sorotan dunia dan mengukuhkan Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap motor bergengsi. 

Selain itu, ajang olahraga basket FIBA Asia Cup 2022 juga sukses dilaksanakan, menarik perhatian penonton dari berbagai negara Asia. 

Dalam bidang pertemuan bilateral, KTT G20 Bali menjadi peristiwa bersejarah yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung pada sektor pariwisata. 

Di sektor hiburan, konser-konser besar seperti NCT Group, Westlife, Lany, dan festival musik Joyland Fest sukses menggaet penonton domestik maupun mancanegara.

Kaleidoskop Pagelaran Internasional di Indonesia Tahun 2023

Memasuki tahun 2023, sektor hiburan dan olahraga tetap menjadi sorotan utama. Salah satu event yang paling berkesan adalah konser Coldplay, yang viral di berbagai platform media sosial dan menarik ribuan penggemar dari berbagai penjuru. 

Dalam sektor olahraga, penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023 menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola acara olahraga internasional. Selain itu, pertemuan tingkat tinggi KTT ASEAN 2023 kembali memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Rangkaian acara berskala internasional ini tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan atau diplomasi, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan sektor pariwisata. 

Kehadiran ribuan pengunjung dari dalam dan luar negeri memberikan dampak langsung pada industri perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Tren pariwisata Indonesia setelah pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana industri tersebut mulai menunjukkan kebangkitan dan terus melakukan adaptasi di tengah tantangan. Secara garis besar, kondisi pariwisata Indonesia berada pada tren yang positif didukung oleh data tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali bersaing dengan berbagai negara di dunia. Bersama mendukung pariwisata Indonesia agar tetap menjadi unggulan dunia.

Tahukah kamu? 8 dari 10 orang di Indonesia ternyata suka banget nonton festival musik dibandingkan nonton konser ataupun gigs (Jakpat, 2024). Festival musik hadir sebagai cara bagi khalayak untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Oleh karena itu, festival musik kini berlomba-lomba untuk menjadi lebih dari sekadar acara musik tahunan, tetapi menjadi sebuah perayaan yang menggabungkan berbagai macam pengalaman. Salah satunya, We The Fest (WTF), yang diprakarsai oleh Ismaya Live. Acara ini menawarkan berbagai keriaan, mulai dari pertunjukkan musik lokal dan internasional, ragam kuliner, hingga booth interaktif. Dengan fasilitas dan layanan yang berubah dari tahun ke tahun, harga yang ditawarkan pun semakin meningkat. Lantas, apakah peningkatan harga ini sebanding dengan pengalaman yang didapatkan oleh pengunjungnya?

Siapa yang lebih baik untuk ditanyakan tentang pengalaman di We The Fest daripada mereka yang pernah datang ke festival musik satu ini? Kami berbincang dengan beberapa pengunjung WTF, yaitu A (23 tahun) yang menjadi pengunjung rutin sejak tahun 2016 serta K (24 tahun) dan AL (24 tahun) yang ikut dalam kemeriahan WTF 2024. Berikut adalah pengalaman mereka di festival asal Indonesia yang digadang-gadang sebagai festival musik terbesar di Asia Tenggara.

Segi Penampil

“Gue dateng mostly karena performersnya, gue suka banget yang didatengin mereka. Apalagi kan banyak artis luar, kapan lagi nonton mereka? Waktu itu soalnya jarang banget ada yang bikin festival mengundang artis luar.  Siapa yang kepikiran ngundang Charli XCX dan Dua Lipa? Di festival lagi bukan konser solo,”

– Narasumber A ketika ditanyakan terkait alasan menghadiri We The Fest sejak tahun 2014

Festival yang pertama kali diadakan pada tahun 2014 ini dikenal sebagai salah satu festival di dekade ini yang mempelopori deretan penampil internasional dalam festival lokal Indonesia. Nama-nama besar dalam tangga musik dunia, seperti Daniel Caesar, Sabrina Carpenter, Ellie Goulding, hingga SZA, pernah menginjakkan kaki mereka dalam panggung We The Fest.

Namun, tak hanya musisi luar negeri saja, We The Fest menjadi panggung yang menunjukkan bakat dalam negeri. Hindia, The Adams, dan Dipha Barus menjadi nama-nama penampil tanah air yang rutin tampil di festival ini. Uniknya, We The Fest membuka panggung mereka pula untuk musisi pendatang baru melalui salah satu rangkaian acara mereka, yaitu Submit Your Music. Reality Club, salah satu band terkemuka di Indonesia saat ini, juga merupakan salah satu band terobosan dari panggung ini.

“Menurut gue, lineupnya lebih pop dan mainstream. Kalau festival lainnya, mungkin ada yang lebih niche, indie, atau centil, tapi WTF nyarinya yang tren, pop, dan mainstream, lebih menarik massa,”

– Narasumber AL terkait ciri khas We The Fest

Pernyataan ini ternyata didukung pula dengan jumlah penampil bergenre pop yang mendominasi deretan penampil WTF sejak tahun 2014 hingga 2024. Genre penampil lainnya yang juga secara jumlah menonjol adalah penampil dari genre electronic/dance, alternative, dan hip-hop/rap.

Segi Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam sebuah festival musik bisa hadir dalam berbagai bentuk, misalnya aksesibilitas secara harga, fasilitas, dan sebagainya. Pertama-tama, secara harga tiket telah dipaparkan sebelumnya bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Bagaimana pendapat para narasumber terkait aksesibilitas harga We The Fest ini?

“Sebenernya accessible secara platform-nya. Cuman yang bikin gak accessible-nya justru harganya. Hampir nyentuh 2 juta harganya. Karena harga di web ini mahal, akhirnya beli dari orang langsung yang WTS (Want To Sell) karena harganya lebih murah dan gak ribet. Mahal banget di dalem. Bayar harus pake token. 1 token [bernilai] 40 ribu. Tahun lalu, 45 ribu. Makan bisa 2 token sendiri. Mie goreng aja 1.5 token. Air bisa 1 token. Parkirnya juga mahal. Ya, harganya gak bisa dibilang friendly, lah,”

– Narasumber A terkait aksesibillitas tiket dan harga secara umum

“Semua yang di WTF mahal, tiketnya mahal, di dalem juga mahal-mahal. Pengeluarannya akan lebih dari sekedar beli tiket,”

– Narasumber K terkait aksesibilitas harga

Para narasumber mengungkapkan pandangan mereka terkait tidak hanya harga tiket, tetapi juga terkait harga makanan dan minuman yang tersedia di dalam venue. Layaknya festival ataupun acara musik pada umumnya, penonton tidak diperbolehkan untuk membawa makanan ataupun minuman dari luar. Namun, We The Fest memberlakukan sistem token untuk pembelian FnB dalam acaranya. 

Selain aksesibilitas secara harga, narasumber juga memiliki pandangannya tersendiri terkait aksesibilitas lokasi dari diadakannya festival ini dan fasilitas yang tersedia. Sejak tahun pertamanya, We The Fest pernah diadakan di tiga lokasi berbeda, yaitu Parkir Timur Senayan, JIEXPO Kemayoran, dan GBK Sport Complex Senayan.

“Menurut gue JIEXPO lebih enak karena akses parkir dan pintu masuknya gak ribet. Pintunya kan dibedain berdasarkan jenis tiketnya. Kalo di JIEXPO pintunya gak jauh jadi masih bisa ketemuan di satu tempat.  Tapi, kalo di Senayan, GBK dan tiketnya beda, VIP sama biasa, jadinya jauh-jauhan, harus muter lagi untuk bisa ketemuan. Susah ketemuannya ditambah lagi karena sinyalnya susah. Wifi gak ada. Kurang nyamannya di sinyal sama parkir, sih,”

– Narasumber A terkait aksesibilitas fasilitas We The Fest 

“Gue pribadi kurang suka venue di GBK karena untuk yang menggunakan transportasi umum terbilang sulit. Di GBK kalau pulang susah, ga bisa ke halte TJ harus naik ojek online, pintu GBK banyak yang tutup. Jadi bingung, berangkat sama pulang beda rute karena banyak gerbang yang ditutup,”

– Narasumber AL terkait aksesibilitas lokasi We The Fest

“Lebih suka yang di Kemayoran karena ada MRT yang bisa gue akses, masih ada transportasi umum. Ga enaknya kalau pake transportasi pribadi, susah parkirnya, waktu itu parkir di Plaza Senayan dan jauh banget jalannya. Tapi, at least kalau naik ojek online gak mahal-mahal banget kalau dari Senayan,”

– Narasumber K terkait aksesibilitas lokasi We The Fest

Aksesibilitas justru menjadi penting sejak sebelum dilaksanakannya acara. Khalayak mempertimbangkan berbagai faktor untuk mendatangi sebuah acara musik. Selain aspek lineup, ternyata harga, lokasi, akses ke lokasi, tempat makanan, dan semacamnya justru menjadi faktor penting yang kerap terlupakan.

Segi Pengalaman Non-Musik

Selain bersenang-senang dengan menonton berbagai penampilan, festival musik kini juga berupaya menarik perhatian khalayak dengan berbagai pengalaman yang ditawarkannya. Bagi We The Fest sendiri, ia dikenal sebagai festival yang secara cermat berkolaborasi dengan beragam brand untuk tak hanya mendukung acara secara finansial, tetapi juga secara pengalaman. Hal ini terlihat melalui area brand activation. Ketika menunggu penampil selanjutnya, penonton dapat mengeksplor area venue dan mendapatkan berbagai layanan seru dan menguntungkan, seperti tempat mengepang rambut, mendapatkan produk gratis, dan aktivitas lainnnya. Selain area interaktif, festival musik, sebagai salah satu bentuk dari seni pertunjukkan juga menggandeng bidang seni lainnya, yaitu seni rupa dalam bentuk dekorasi.

“Booth activation-nya gak main-main, sih, seru. Sebagai penopang aja tapi ini, jadi makin seneng, dan menunjang experience bagi yang dateng,”

– Narasumber A terkait pengalaman non-musik di We The Fest

“Kurang dihias, kurang dekorasi. Biasa aja, panggung nya juga biasa aja. Jadi enggak nangkep temanya WTF apa,”

– Narasumber K terkait pengalaman non-musik di We The Fest 2024

“Tahun 2024 gak dapet freebies. Enggak liat ada booth-booth sponsor. Adanya makanan, dan cuman dikit,”

– Narasumber AL terkait pengalaman non-musik di We The Fest 2024

Terdapat perbedaan dari cerita narasumber. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan tawaran pengalaman dari masa-masa awal WTF hingga penyelenggaraannya yang terkini. Narasumber A mengungkapkan pengalaman non-musik di WTF dari perspektifnya sebagai pengunjung “setia” sejak tahun 2016. Sedangkan, narasumber K dan AL mengungkapkan perspektif mereka sebagai pengunjung We The Fest di tahun 2024 ini.

Jadi, bagaimana dinamika keseluruhan dari We The Fest dan bagaimana mereka dapat berkembang kedepannya?

Dengan harga tiket yang terus meningkat dari tahun ke tahun, We The Fest memikul tanggung jawab besar untuk memberikan pengalaman yang sepadan bagi para penontonnya. Performer-wise, We The Fest berhasil menarik perhatian melalui penampil internasional yang mengisi lineup mereka. Namun, kehadiran nama-nama besar saja tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan minat khalayak, terutama di tengah persaingan festival musik yang semakin ketat. Kurasi penampil menjadi aspek krusial untuk memperkuat identitas khas We The Fest. Jika We The Fest tetap konsisten untuk mempertahankan branding festivalnya sebagai festival lokal yang mengundang deretan musisi top internasional, maka mereka harus konsisten pula dalam membawakan lineup dan setlist yang tak bisa didapatkan di festival-festival lokal lainnya.

Selain itu, aksesibilitas tidak boleh diabaikan. Penonton mempertimbangkan pembelian tiket berdasarkan harga, lineup, serta faktor lainnya. Jika harga tiket terlalu tinggi dan sulit dijangkau, meyakinkan khalayak untuk menghargai elemen lain dari festival akan menjadi tantangan besar. Pengalaman non-musik yang ditawarkan juga harus terus ditingkatkan. Brand activation, salah satu kekuatan utama We The Fest, perlu dipertahankan dan dikembangkan lebih jauh dalam penyelenggaraan mendatang untuk memberikan nilai tambah yang signifikan.

Menyuguhkan pengalaman yang melampaui sekadar menonton musik kini menjadi tuntutan bagi festival musik modern. Penonton mengharapkan nilai yang sepadan dari segi harga, pengalaman musik dan non-musik, hingga kemudahan aksesibilitas. Ke depan, gebrakan apa yang akan dihadirkan We The Fest untuk memenuhi ekspektasi ini?

Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tertarik untuk mencoba sendiri pengalaman di We The Fest tahun depan?

Daripada kamu tanyain langsung alasannya ke gurumu, mendingan simak artikel ini supaya kamu lebih paham apa, sih, yang mungkin terjadi juga dengan guru honorer di sekolah kamu.

Seorang guru honorer berinisial AM (27) di Kabupaten Semarang terjerat utang di puluhan aplikasi pinjaman online (pinjol) hingga ratusan juta rupiah. Sebesar kasih sayang AM sebagai ibu, pinjaman online yang diambil awalnya hanya meminjam Rp3,7 juta untuk membeli susu anak, tetapi pinjaman tersebut membesar hingga Rp206,3 juta di lebih dari 20 pinjol. Bahkan ia harus pinjam ke BPR sebesar Rp 20 juta dengan jaminan sertifikat rumah untuk upaya menutup utang. Tapi kini justru AM masih terjerat utang sekitar Rp47 juta. 

Pada tempat lain, terdapat guru berinisial D mengungkapkan gaji pertamanya sebagai guru honorer hanya Rp150.000. Padahal, dia telah bekerja 5 jam pelajaran per hari selama 1 bulan. Boom! Pemerintah bercanda kah…

Pemerintah memiliki beban moral atau kewajiban kepada guru untuk menjamin kesejahteraan dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, termasuk kepada guru honorer. Guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi menjadi figur yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan membimbing para generasi muda. Bayangkan, jika guru tidak mendapatkan haknya secara penuh, bagaimana nasib generasi muda sebagai penerus bangsa?

Tapi kayaknya pemerintah mikirnya beda deh, janji-janji pengangkatan guru honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau kesejahteraan yang katanya bakal naik itu masih jadi “wacana” doang. Sampai hari ini, masih banyak guru honorer yang nggak tau nasib mereka bakal dibawa ke mana. 

Dan ini belum ngomongin soal gaji, yah. Guru honorer sering banget digaji jauh di bawah UMR. Ada yang cuma dapet ratusan ribu per bulan, padahal beban kerja mereka nggak kalah berat sama guru PNS. Bahkan, beberapa dari mereka harus berjuang sendiri buat beli keperluan sekolah atau ngerjain tugas-tugas administratif yang seabrek. Killer stress!

Jadi, apa kabar janji pemerintah buat meningkatkan kesejahteraan guru? Dan apa dampaknya buat pendidikan di Indonesia? Yuk, kita bedah lebih dalam kisah-kisah ini. Nggak cuma buat tahu aja, tapi juga biar kita bisa lebih appreciate perjuangan guru-guru di sekitar kita. 

ADA APA DENGAN GURU HONORER?

Seperti kita sudah bahas sebelumnya, guru honorer mendapat upah rendah dan sangat berpotensi besar membuat stres. Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa honorer upahnya rendah? 

“Honorer pada dasarnya bukan ASN, mereka dianggap sebagai pekerja buruh. Gaji mereka nggak ada yang ngatur. Yang jelas mereka digaji sebenarnya sesuai upah minimum kabupaten. Tapi, akhirnya tergantung kemampuan pemberi kerja.”

– AN, Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten.

Nah, jadi begitu kawan, alasan kenapa gaji honorer rendah. Padahal, seperti sudah dijelaskan sebelumnya mengenai tuntutan pekerjaannya tinggi. Terus, apakah pemerintah diam aja? 

Mungkin tidak? Di awal saat kampanye Jokowi tahun 2014, beliau mendeklarasikan Piagam Ki Hajar Dewantara. Isinya tentang komitmen beliau meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar dan pendidik, apapun status kerjanya. Wah, mulia sekali ya presiden ke-7 Indonesia!

Pun di tahun 2015, Jokowi yang ditemui oleh Pengurus Besar PGRI menyatakan akan mengangkat guru bantu menjadi PNS dalam waktu tiga tahun. Pada tahun 2023, Jokowi berjanji lagi untuk mengangkat 1 juta guru ASN PPPK. 

Tapi, kalian tahu, nggak, sih apa itu ASN PPPK?

PERBEDAAN PPPK dan PNS

Buat yang belum tahu, ASN dibagi menjadi PPPK dan PNS. PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu¹. Gaji pokok PPPK bakal ditentuin berdasarkan golongan awal saat diangkat. Unfortunately, PPPK nggak bisa mendapat kenaikan golongan (jadi gaji pokoknya akan sama terus sampai kontraknya selesai) dan nggak dapat uang pensiun. Kenaikan gaji PPPK didapat dari tunjangan yang bertambah ketika naik pangkat atau tambah tugas. 

Nah, PNS itu adalah ASN yang berstatus kepegawaian tetap. Beliau bisa mendapat kenaikan pangkat dan golongan secara berkala. Selain itu, PNS juga dapat tunjangan dan uang pensiun, lho!

Jadi, untuk me-wrapped up penjelasan diatas, perbedaan keduanya terletak di jenjang kariernya. Selain itu, PPPK akan dievaluasi setiap satu tahun sekali². Jadi, ada risiko pemberhentian kontrak jika menjadi PPPK.

Masalah pilihan guru honorer adalah mendapat gaji pas-pasan (tergantung kemampuan tempat kerja) selama minimal 2 tahun, baru bisa diangkat menjadi PPPK (tapi dibayang-bayangi pemutusan kontrak meski berkelakukan baik³) atau daftar CPNS (tapi ada batas maksimal bisa mendaftar⁴).

Terus, gimana dong nasib guru honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun itu? 

Guru honorer yang lebih dari 35 tahun cuma punya pilihan sebagai PPPK. Pengangkatan PPPK pun punya kendala selanjutnya. Akibat anggaran gaji dibebankan pada APBD, jadi tergantung apakah anggaran itu kuat atau tidak, which means, nggak, selamanya kuota tersedia. Padahal, jumlah guru honorer itu banyak sekali, lho!

Permasalahan kuota tadi dapat terlihat dari kasus yang dihadapi oleh 3.039 guru honorer yang di-ghosting atau digantung status pengangkatan PPPK-nya. Padahal, mereka sebenarnya sudah lulus tes. Hal ini bisa terjadi dikatakan karena keterbatasan kuota per daerah itu. Sungguh miris, bukan? 

Bahkan, terdapat kasus lainnya di mana pengangkatan dari honorer menuju PPPK justru dilakukan ketika guru honorer telah akan pensiun. Hal miris ini sayangnya harus dirasakan Oma Hontong, seorang guru di Banggai Laut Sulawesi Tengah. Beliau baru diangkat menjadi PPPK setelah 30 tahun mengabdi sebagai guru honorer. Padahal, dua tahun lagi sudah memasuki usia pensiun. 

Jadi, benarkah PPPK adalah solusi praktis dari polemik kesejahteraan guru ini?

Bagaimana Kebutuhan Mengenai Guru di Indonesia?

Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan terkait kekurangan guru tahun 2024. Diperkirakan sekitar 69.762 guru akan memasuki masa pensiun pada tahun tersebut yang mengakibatkan kekurangan total mencapai 1.312.759 guru. Wah, banyak banget, ya!

Padahal, jika kita lihat kenaikan jumlah guru di Indonesia tidak terlihat signifikan sesuai jumlah kebutuhan guru menurut Kemendikbudristek. Menurut hasil wawancara dengan pegawai pemerintah daerah hal ini terjadi karena negara perlu melihat kebutuhan dan kemampuan negara. 

“Proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN selain membutuhkan proses pemenuhan syarat pengangkatan, perlu melihat juga kebutuhan dan kemampuan anggaran negara.”

– AN, Pegawai Pemerintah Kabupaten.

Hmm… Tapi kok kalau kita lihat anggaran pendidikan secara total selalu naik ya…. 

Tetapi, anggaran gaji untuk gurunya cenderung turun. Wah, di tahun 2023 tiba-tiba alokasi gaji guru naik! Kenapa pas mau mendekati tahun politik, yaa? Apakah ada udang dibalik bakwan? Eits, we listen we don’t judge, gak nih?

Nah, lho! Teman-teman bisa lihat sendiri, ya, faktanya itu jumlah angka pertambahan guru di tiap-tiap provinsi di Indonesia setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Waduh, kalo udah kayak gini bingung, nggak, sih, kok anggaran pendidikan naik terus tapi di satu sisi pertambahan jumlah gurunya aja katanya belum mencukupi buat kebutuhan guru di Indonesia? Lalu, berlabuh di mana, ya, anggaran untuk gaji gurunya? Semoga nggak ended up di toko roti mewah, ya, hihi.

Okey, kalau tadi kita sudah breakdown data jumlah pertambahan guru per provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Sekarang, kita check & recheck nih lewat data total jumlah guru di Indonesia secara keseluruhan. OMG very shocking, ya, teman-teman, terlihat jumlah pertambahannya dari tahun 2020-2021, 2021-2022, hingga 2022-2023 tuh, nggak ada signifikan-signifikannya sama sekali. Emang boleh se-fakta ini? 

Janji Pemerintah Buat Guru Itu Realisasi atau Basabasi?

Okay, so... katanya pemerintah udah banyak “usaha” buat bantu guru honorer. Tapi, pertanyaannya: effort-nya beneran worth it, nggak, sih? Yuk, kita bahas!

Pertama, ada tunjangan profesi guru (TPG). Sounds fancy, kan? Tapi, realitanya? Hmm... masih banyak drama! Buat dapet TPG aja sering harus lewatin proses admin yang bikin pusing tujuh keliling dan dirapel beberapa bulan sekali. Kadang, tunjangannya juga telat cair, bahkan udah lewat deadline. Hellooo, gimana mau fokus ngajar kalau harus mikirin kapan duit tunjangan masuk rekening? Studi bilang beban kerja guru sebenernya bisa bikin mereka perform lebih baik... asalkan kompensasinya juga seimbang. Kalau nggak? Yaudah, bye-bye motivasi!

Terus nih, soal PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ini program jagoannya pemerintah buat ngangkat status guru honorer. Katanya sih targetnya satu juta guru bakal diangkat. Tapi fakta di lapangan? Baru setengah jalan, 544.292 guru doang yang berhasil diangkat sampe akhir 2023. Sisanya? Masih nunggu nasib. Ada yang udah lulus tes PPPK, tapi SK nggak keluar-keluar. Bayangin aja, udah lulus tapi malah jadi ghosted sama pemerintah. Sedih banget, kan?

Kesimpulannya? Pemerintah technically udah ngelakuin beberapa hal, tapi hasilnya? Meh. PR-nya masih numpuk, kejelasan status honorer, sampai pencairan tunjangan yang nggak boleh lagi jadi running joke. Kalau pemerintah serius mau bikin pendidikan Indonesia maju, jangan cuma berhenti di niat baik aja. We need real action, NOW!

Lantas, Apakah Gaji Guru Honorer yang Diberikan itu Cukup?

“Guru honorer di pelosok masih ada yang (penghasilan) 200–300 (ribu). Saya sendiri gaji bulanannya nggak sampai 1 juta. Kalau melihat dari matematika, orang mungkin merasa itu kurang mencukupi... Dengan niat ikhlas dan mencerdaskan bangsa, kami syukuri, walaupun dalam hati kurang.”

- WN, guru honorer yang telah mengabdi selama kurang lebih 16 tahun.

Pernyataan ini memperlihatkan realitas pahit yang dihadapi banyak guru honorer, terutama di daerah pelosok Indonesia, dengan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Salut, para guru honorer tetap berdedikasi mendidik meskipun hidup berkekurangan. WN juga menceritakan bahwa untuk menambah pemasukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa menjalani pekerjaan sampingan, seperti berjualan di sela-sela istirahat mengajar di sekolah.

WN juga cerita program-program pemerintah selama era Joko Widodo, seperti P3K, belum menjangkau dirinya yang merupakan guru honorer di sekolah yayasan swasta dibawah Kemenag. Program tersebut masih memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri, sementara sekolah yayasan swasta belum mendapatkan kuota untuk sekolah di bawah Kemenag.

Tentu ada usaha yang telah dilakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. WN pernah mendaftar menjadi PNS, meski belum berhasil. Ia pun merasa kebijakan batas usia 35 tahun memberatkan bagi guru honorer yang lama mengabdi dan berharap regulasi ini ditinjau dengan membuka jalur seleksi alternatif.

"Sebenarnya, mau regulasinya (batas usia 35 tahun) bisa diubah batas maksimalnya agar memberikan kesempatan untuk honorer yang umurnya sudah di atas batasan tersebut untuk diberikan kesempatan menjadi PNS, padahal mereka sudah mengabdi lama."

- WN, guru honorer yang telah mengabdi selama kurang lebih 16 tahun.

Kesimpulan

Kita telah mengkilas balik secara bersama mengenai berbagai perjuangan yang dilalui oleh guru honorer selama kepemimpinan Jokowi. Dapat disimpulkan bahwa kondisi finansial guru honorer masih jauh dari kata “aman” di masyarakat. Hal tersebut dapat diukur melalui jumlah gaji guru honorer yang tidak diatur oleh pemerintah sehingga masih banyak yang digaji seenaknya. Guru honorer juga masih bergulat dengan sistem PPPK yang belum maksimal dan syarat maksimal pendaftaran PNS. Padahal, eksistensi dan kontribusi guru sangat penting untuk perkembangan nusa dan bangsa di negara Indonesia. 

Niat baik awal dari pemerintah memang patut diacungi jempol. Tapi, nampaknya, pemerintah masih memiliki banyak PR untuk menepati janji-janji manis secepatnya. Dengan itu, terdapat berbagai hal yang sekiranya dapat menjadi saran untuk ke depan.

Sebagai saran, pemerintah perlu memastikan bahwa guru honorer mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Dengan demikian, guru honorer dapat fokus mendidik tanpa terbebani oleh kebutuhan mencari penghasilan tambahan. 

Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan yang nyata, kesejahteraan guru honorer diharapkan akan meningkat yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. That's it!

1. Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 ︎
2. PermenPAN-RB 6/2024 ︎
3. UU No 20 Tahun 2023 ︎
4. KepmenpanRB Nomor 320 Tahun 2024 ︎