Lanskap politik dalam negeri baru-baru ini dihebohkan dengan aktivitas digital Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, yang dijuluki “gubernur konten”. Berkat konten-konten sosial medianya, KDM kini berhasil meraup 4.6 juta pengikut dengan rata-rata puluhan ribu likes pada setiap postingannya di Instagram. Konten-kontennya ini berhasil menangkap perhatian dan sorotan dari tak hanya masyarakat Jawa Barat, tetapi juga masyarakat lintas daerah.

Namun, fenomena politisi yang ‘social media savvy’ tidak hanya terjadi di Indonesia. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kebijakan pemmerintah dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan angle kamera yang sinematik, penyuntingan video yang dinamis, serta gaya bicara yang lugas, Lawrence mencuri perhatian dan simpati masyarakat Singapura, bahkan dipuji oleh masyarakat negara tetangga.

India pun tidak ketinggalan dalam tren ini. Perdana Menteri Narendra Modi, dengan 95.9 juta pengikut di Instagram, memiliki kehadiran digital yang luar biasa. Melalui feed-nya, ia membagikan cuplikan perbincangan di podcast, konten ceramah, hingga aktivitas sehari-hari yang dikemas secara menarik. Setiap unggahannya mampu meraup jutaan likes dan memiliki engagement tinggi untuk seorang politisi.

KDM, Lawrence Wong, hingga Narendra Modi adalah tiga dari sekian banyaknya politisi internasional yang gencar menggunakan sosial media. Well, keputusan mereka ini bukan sebatas karena ingin saja, tetapi karena memang sistem politik kini sangat dipengaruhi dan disesuaikan dengan demand dari media massa selayaknya yang diungkapkan oleh Hjarvard (2008) dalam Croteau & Hoynes (2019). Fenomena ini kerap disebut dengan the mediatization of politics atau mediatisasi politik.

Pengaruh media terhadap dunia politik ini secara jelasnya bisa kita lihat melalui bagaimana para politisi melakukan kampanye di sosial media maupun memimpin daerahnya dengan bantuan media. Politisi yang semakin terdorong untuk jago ngonten dan tampil santai di depan kamera juga balik lagi, karena efek mediatisasi politik itu sendiri.

Aktivitas sosial media politisi tidak lepas dari campur tangan tim konten, sosial media, ataupun hubungan masyarakat mereka. Melansir Tempo (04/16/2025), KDM memiliki tim kontennya sendiri yang terdiri dari 7 orang videografer yang bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan Dedi dari berbagai sisi.

Konten media sosial berperan penting dalam lanskap politik modern, terutama karena pertimbangan individu dalam menentukan pilihan politik telah berubah. Croteau & Hoynes (2019) dalam buku Media/Society mengungkapkan bahwa pergeseran ini terjadi ketika pola pemilihan yang sebelumnya didasarkan pada afiliasi partai kini justru lebih berdasarkan kepribadian sang kandidat.

Penggunaan sosial media memberikan keuntungan signifikan bagi politisi. Alih-alih bergantung pada media berita untuk menyebarkan informasi kampanye atau pesan komunikasi mereka, media sosial memungkinkan politisi memproduksi dan mendistribusikan konten secara mandiri. Dengan itu, mereka memiliki kendali penuh atas pesan yang ingin disampaikan. Tak hanya itu, konten di media sosial pun lebih berpotensi untuk viral karena mudah dibagikan antar masyarakat sehingga memperluas jangkauan pesan yang secara sekilas tampak, organik dan otentik.

Namun, benarkah konten media sosial politisi itu organik dan otentik? Ya, selayaknya iklan, konten media sosial politisi sebenarnya merupakan hasil orkestrasi tim yang telah dirancang secara cermat. Konten-konten ini tentunya sudah dikalkulasi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari sang politisi, entah itu mengkomunikasikan kebijakan, mempengaruhi pilihan politik, dan sebagainya.

Kami bertanya kepada masyarakat Jawa Barat terkait tanggapan mereka terhadap aktivitas digital KDM. Bagaimana pandangan mereka terhadap fenomena ini dan terhadap julukan “gubernur konten” yang disematkan kepada Dedi Mulyadi?

Turns out, mereka cukup pro dan kontra, lho. Misalnya, Dimas Muhammad Diariefaundra, kerap disapa dengan nama Dimas, mengungkapkan kalau ia cukup senang karena setidaknya ia bisa mengetahui seluk beluk kegiatan yang dilakukan seorang pejabat publik di Jawa Barat. Menurutnya, fair enough, kok, kalo KDM disebut-sebut sebagai “gubernur konten” karena memang ia sudah ngonten jauh sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur. “KDM itu menurut gue memang sosok gubernur yang cocok sama karakteristik masyarakat Jawa Barat, dari mulai ia pakai bahasa pengantar Sunda, suka dialog sama rakyat, dan ya jadi lebih deket sama masyarakatnya,” ujar Dimas.

Lain hal dengan Rafi Firmansyah. Sebagai seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang seumur hidupnya tinggal di Jawa Barat, Rafi sudah banyak mendengar tentang KDM. Di satu sisi, ia mendengar dari sesama warga Jawa Barat lainnya bahwa konten KDM membuatnya terasa dekat dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, ia menganggap semua konten KDM tidak lebih dari sekedar pencitraan. “Bukan berarti gue bilang cara yang dia pake ini jelek, tapi ada kekhawatiran bahwa manuver politik ini sebatas cari dukungan untuk maju ke pemilihan aja, jadi gue skeptis dan merasa lebih baik untuk terus mengkritisi aksi KDM,” ungkapnya.

Ketika Rafi melihat konten ini sebagai pencitraan, Naila Sitti Khalisha atau Naila menyebutnya sebagai gimik. “Kalau dari aku sendiri ngeliatnya kayak he’s full of gimmicks jadi i can’t take him seriously. Menurut aku, seorang gubernur Jawa Barat itu gak seharusnya tampil di publik dengan citra seperti ini,” ujar Naila. Naila tak menampis bahwa memang ini sebuah taktik untuk lebih relevan dan dekat dengan masyarakat, tetapi, ia melihat bahwa konten seperti ini sangat dibalut dengan sensasi dramatis layaknya sinetron. Terlebih, Naila mengungkit klaim netizen bahwa salah satu konten KDM itu settingan. Ini yang mendorong Naila untuk cenderung mendiskreditkan konten yang dibuat KDM dan melihatnya sebagai sesuatu yang dibuat-buat dan bukan benar-benar yang terjadi di lapangan.

Nah, oleh karena itu, apa, sih, sebenarnya yang perlu kamu awasi dan kamu lakukan jika ketemu konten-konten media sosial politisi? Secara umumnya, tak ada yang salah kok dengan politisi yang melek media sosial. Justru, itu bisa jadi salah satu cara bagi kita untuk mengenal para politisi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat suatu daerah. Jadi, tenang saja, konten-konten tersebut tak perlu kamu jauhi, tapi jangan pula ditelan mentah-mentah, ya.

Melainkan, coba untuk lebih kritis terhadap konten-konten tersebut. Take it with a grain of salt alias terima informasi dan pesannya dengan hati-hati. Tonton dengan kesadaran bahwa konten yang dipublikasikan itu merupakan hasil rancangan dan penyusunan yang terkalkulasi oleh sang politisi dan timnya. Cek kembali fakta yang disampaikan oleh sang politisi dan tentukan pilihan politikmu jangan hanya berdasarkan kepribadian mereka yang kamu lihat di sosial media, tapi, yuk telusuri kembali seluk beluk dan kebijakan yang mereka canangkan!

Sumber Ilustrasi: istockphoto.com

Lalu, bagaimana tindakan represif lain yang pernah dialami Tempo dan media lain serta dampaknya terhadap kebebasan pers di Indonesia?

Tindakan represif yang pernah dialami Tempo

Selain teror kepala babi dan bangkai tikus yang baru saja dialami, Tempo juga pernah mengalami teror lain yang terjadi beberapa tahun silam, bahkan belasan tahun yang lalu. Berikut adalah diantaranya:

1. Kaca Mobil Milik Jurnalis Tempo Hussein Abri Dongoran Dipecahkan (Agustus dan September, 2024)
   Teror pertama terjadi pada 5 Agustus 2024, ketika kaca mobil milik Hussein dipecahkan tak jauh dari rumah dinas Kepala Kepolisian RI oleh dua pengendara motor. Teror kembali terjadi pada Selasa, 3 September 2024, ketika dua pengendara motor diduga memecahkan kaca mobil milik Hussein di dekat Pos Polisi Kukusan.
   
   
2. Doksing Nomor WhatsApp, Email Kantor, dan Email Pribadi Milik Tim Iklan (Juli, 2024)
   Penyebaran surat audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika berujung pada aksi doksing terhadap nomor WhatsApp dan email kantor, serta nomor pribadi Tim Iklan Tempo oleh akun buzzer. Serangan ini disertai dengan narasi “Tempo Has Fallen”.
   
   
3. Mendatangi dan Memotret Rumah Jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana (Februari, 2022)
   Tak hanya Riky Ferdianto, kediaman Francisca Christy Rosana yang kerap disapa dengan panggilan Cica juga didatangi oleh orang tak dikenal yang memotret foto rumah dan lingkungan sekitarnya. Orang-orang sekitar menjadi saksi.
   
   
4. Serangan Pegasus (31 Oktober, 2023)
   Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, mendapatkan pemberitahuan/notifikasi dari Apple terkait kemungkinan peretasan terhadap email dan ID miliknya, yang diduga melibatkan Pegasus. Notifikasi tersebut muncul dua hari setelah Tempo menerbitkan berita utama berjudul “Timang-timang Dinastiku Sayang”.
   
   
5. Mendatangi dan Memotret Rumah Jurnalis Tempo Riky Ferdianto (Juli, 2022)
   Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, atau Brigadir J, yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menjadi pemicu teror tersebut. Saat berita sedang menjadi sorotan, kediaman jurnalis Tempo, Riky Ferdianto, didatangi oleh orang tak dikenal yang memotret foto rumah dan lingkungan sekitarnya.
   
   
6. Kekerasan Fisik oleh Aparat Terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi (27 Maret, 2021)
   Nurhadi mengalami kekerasan saat ingin meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Awalnya, Nurhadi ditahan dan di introgasi oleh 2 petugas berpakaian batik. Meski telah mengaku sebagai seorang wartawan, petugas tersebut tetap merampas ponsel Nurhadi dan memiting lehernya.
   
   
7. Teror Bom Molotov (6 Juli, 2010)
   Tindakan yang dilakukan oleh beberapa pengendara motor ini diduga dipicu oleh terbitnya berita utama berjudul “Rekening Gendut Perwira Polisi” dalam edisi Tempo pada 28 Juni – 4 Juli 2010 yang memberikan informasi detail terkait isi rekening sejumlah jenderal Kepolisian.

Tindakan represif yang dialami media lain

Selain Tempo, beberapa media juga mengalami intimidasi yang mengancam kebebasan pers. Pada pertengahan Oktober 2024, kantor media redaksi Jujur Bicara (Jubi) di Papua mengalami teror bom molotov oleh orang tak dikenal. Jubi dikenal sebagai media kritis yang kerap mengungkap pelanggaran HAM oleh aparat negara, atau mengkritik kebijakan pemerintah. Serangan bom molotov ini terjadi tak lama setelah Jubi menerbitkan artikel yang mengkritik kebijakan strategis nasional ketahanan pangan yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Menanggapi situasi tersebut, Koalisi Kebebasan Jurnalis (KKJ) Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis. KKJ menegaskan bahwa apabila intimidasi dan teror terhadap media dibiarkan, kondisi kebebasan pers di Indonesia dapat terus memburuk.

Tak hanya itu, pada Juni 2024 kemarin seorang wartawan Tribata TV, Rico Sempurna, tewas dibunuh di rumahnya. Pembunuhan ini bermula dari pemberitaan yang ditulis oleh Rico mengenai dugaan praktik perjudian ilegal yang melibatkan oknum aparat. Setelah publikasi tersebut, Rico menerima ancaman yang diduga berkaitan dengan laporannya. Penyelidikan mengungkap bahwa para terdakwa merencanakan pembunuhan dengan membakar rumah Rico saat ia dan keluarganya tertidur. KKJ mendesak Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, memastikan pelaku serta dalang di balik aksi tersebut ditangkap dan diadili hingga ke pengadilan guna mengungkap motif pembakaran.

Rangkaian tindakan represif terhadap jurnalis ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi ancaman serius. Intimidasi dan kekerasan terhadap media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah maupun aparat penegak hukum mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap jurnalis.

Dampak dari tindakan represif terhadap pers

Tindakan represif yang ditujukan kepada pers dan media tentu mengancam praktik jurnalisme dan nilai-nilai demokrasi. Kekerasan dan ancaman pada jurnalis seperti intimidasi verbal, penyitaan alat liputan, hingga pembredelan ruang redaksi menciptakan ruang yang tidak aman bagi para pekerja media, sehingga secara langsung menghambat tugas mereka sebagai penyampai informasi publik.

Tindakan represif ini juga menunjukkan adanya indikasi pelemahan prinsip-prinsip demokrasi. Media dan jurnalisme seharusnya dapat menjadi pilar keempat demokrasi yang bertugas mengawasi pemerintah dan sumber informasi bagi masyarakat. Ketika praktik jurnalisme mengalami tindakan-tindakan yang bersifat membatasi, akses masyarakat terhadap informasi penting akan terputus. Hal ini jelas dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas pemerintah.

Penurunan prinsip demokrasi di Indonesia terkait tindakan represif kepada pers dan media juga terlihat melalui kriminalisasi jurnalis. Pasal-pasal karet yang dimuat dalam undang-undang seperti UU ITE seringkali digunakan untuk membungkam kritik dan membatasi ruang gerak media. Hal ini akan berpengaruh langsung pada penurunan kualitas laporan dan jurnalisme kritis. Ketakutan akan sanksi hukum atau kemungkinan tindakan represif menjadikan banyak jurnalis cenderung ‘bermain aman’ dalam memilih dan mengemas isu yang akan diliput.

Kondisi kebebasan pers saat ini VS Kondisi idealnya

Jika melihat data terkait kebebasan pers di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dalam 3 tahun terakhir, yakni tahun 2022 hingga 2024 indeks kebebasan pers di Indonesia selalu mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan kondisi pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan perlu banyak evaluasi dari berbagai pihak. Sejalan dengan hal di atas, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) juga mengeluarkan data terkait jumlah kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Hasilnya, di tahun 2025 sudah ada 23 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan yang terjadi berupa serangan digital, intimidasi hingga teror. Bahkan terdapat kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa jurnalis seperti tewasnya jurnalis perempuan yang ditemukan di Kawasan Gunung Kupang, Kalimantan Selatan pada 22 Maret lalu yang diduga dibunuh oleh anggota TNI AL.

Menurut Nina Mutmainnah Dosen Departemen Ilmu Komunikasi UI dan Penggiat Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), kekerasan terhadap pers baik terhadap media maupun jurnalis tidak akan pernah bersih dari negara Indonesia.

“Mulai dari masa orde lama hingga reformasi hanya intensitas kekerasannya yang berbeda.”
– Nina Mutmainnah

Kebebasan pers di Indonesia melewati berbagai macam tantangan. Pada Masa Orde baru beberapa media mengalami pembredelan karena mencoba untuk mengkritik pemerintah sehingga melahirkan AJI sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa walau harus mengalami intimidasi dan dibatasi ruang geraknya.

Setelah reformasi nyatanya pers tidak sepenuhnya bebas, bahkan saat ini ancaman bukan hanya berasal dari rezim penguasa. Intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis juga datang dari masyarakat sipil maupun aparat. Beberapa kasus yang terjadi belakangan, seperti dikirimkannya kepala babi dan bangkai tikus terhadap jurnalis Tempo seolah menjadi teguran terhadap media yang mencoba mengkritik pihak-pihak berkepentingan. Melihat kondisi ini, Nina Mutmainah menyampaikan bahwa perlu penindakan hukum yang jelas untuk pelaku-pelaku kekerasan terhadap jurnalis karena hingga kini kekerasan yang pernah menimpa mereka tidak ditangani dengan baik.

Kebebasan pers di Indonesia bukan hanya tanggung jawab media maupun jurnalis, tetapi juga masyarakat sipil. Ketika media mainstream dibungkam oleh elit atau pihak kepentingan, suara tetap bisa disampaikan bahkan melalui media digital.

Referensi

AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Advokasi untuk Kebebasan Pers. Diakses dari https://advokasi.aji.or.id.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (2024, Juni 15). Usut tuntas kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV, adili pelaku dan otaknya. AJI Indonesia. https://aji.or.id/informasi/usut-tuntas-kasus-pembakaran-rumah-jurnalis-tribrata-tv-adili-pelaku-dan-otaknya

Dewan Pers. (2024). Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Kembali Turun. Diakses dari https://dewanpers.or.id/berita/detail/2559/indeks-kemerdekaan-pers-nasional-kembali-turun.

Dewan Pers. (2023). Zillenial: Kebebasan pers kunci negara demokratis. Dewan Pers. Retrieved from https://dewanpers.or.id/berita/detail/2467/zillenial-kebebasan-pers-kunci-negara-demokratis

Girsang, V. I., & Hamdi, I. (2025). Teror ke Tempo: Paket Kepala Babi hingga Perusakan Kaca Mobil. Tempo. https://www.tempo.co/politik/teror-ke-tempo-paket-kepala-babi-hingga-perusakan-kaca-mobil-1222206

Goralski, R. (1961). The Legacy of Press Suppression. SAIS Review, 5(4), 24-29.

Hill, D. T. (2006). The Press in New Order Indonesia. Equinox Publishing.

Muhid, H. K., & Andryanto, S. D. (2025). Serangkaian Teror ke Tempo, Wapemred: Pertama Kali Gunakan Hewan sebagai Pesan. Tempo. https://www.tempo.co/politik/serangkaian-teror-ke-tempo-wapemred-pertama-kali-gunakan-hewan-sebagai-pesan-1225265

Solihin, M., Rambe, W. P., Resaliya, I., Srigati, B., Rahmayanti, D. R., Basuki, U., Sriyanto, Y., & Triyanto. (2022). Repressive Measures Against Journalists and Media as Advocacy Medium. Proceeding 2nd International Conference on Communication Science (ICCS 2022).

Tempo. (2025). Fakta-fakta Jurnalis Perempuan di Banjarbaru Tewas Diduga Dibunuh Anggota TNI AL. Diakses dari https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-jurnalis-perempuan-di-banjarbaru-tewas-diduga-dibunuh-anggota-tni-al-1224945.

Tempo.co. (2024, Juni 10). Kilas balik pembunuhan wartawan Tribrata TV, tiga terdakwa dituntut hukuman mati. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-pembunuhan-wartawan-tribrata-tv-tiga-terdakwa-dituntut-hukuman-mati-1221540

Tempo.Co, & Andryanto, S. D. (2022). Kronologi Kekerasan Dialami Jurnalis Tempo Nurhadi dan 3 Kejanggalan Persidangan. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kekerasan-dialami-jurnalis-tempo-nurhadi-dan-3-kejanggalan-persidangan-434620

Tempo.co. (2024, Oktober 5). Ragam kasus intimidasi terhadap pers, teranyar teror kepala babi dan bangkai tikus kepada Tempo. Tempo. https://www.tempo.co/politik/ragam-kasus-intimidasi-terhadap-pers-teranyar-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-kepada-tempo-1223868

Penulis:
1. Ali Zaky Tamsin
2. Amin Rakil
3. Vania Alvita Rifat
4. Yoga Al Kemal