Menurut pemerintah, kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor yang disalahkan sebagai penyebab buruknya udara di Jakarta. Dengan demikian, pemerintah mendorong agar masyarakat beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik yang dinilai rendah emisi. Namun, beberapa pakar menyampaikan bahwa cara tersebut bukan merupakan solusi yang tepat atas polusi yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh pembelian kendaraan listrik secara pribadi dikhawatirkan akan menambah beban kemacetan. 

Menurut laporan tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, nyatanya memang kendaraan di Jakarta terus mengalami peningkatan. Data terakhir yang didapat, yakni pada tahun 2022, tingkat kendaraan di Jakarta sudah menyentuh angka sekitar 26 juta. Adapun, dari tren angka kenaikan ini juga terlihat setiap tahunnya tingkat kendaraan di Jakarta bertambah sekitar 1 juta unit. Dari setiap jenis kendaraan yang ada, motor menjadi satu-satunya kendaraan yang paling banyak digunakan hingga mencapai 17 juta unit. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kendaraan berjenis mobil, totalnya sangat jauh yakni berada di kisaran 3 juta unit.

Kendaraan Pribadi > Kendaraan Umum

Di sisi lain, dorongan pemerintah terhadap masyarakat untuk membeli kendaraan listrik hanya akan membuat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Adapun, dominasi penggunaan kendaraan pribadi hanya akan menjadi budaya buruk bagi masyarakat. Menurut laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat saat ini sudah lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Di tahun 2019, tercatat dari 26.424.851 total perjalanan masyarakat Ibu Kota, hanya 5.735.712 masyarakat yang menggunakan transportasi umum.

Maka dari itu, alih-alih mengurangi faktor kendaraan, ajakan pemerintah dapat menjadi bumerang dengan meningkatnya tingkat kendaraan di Jakarta. Kondisi tersebut juga dapat dibuktikan dari Jakarta Traffic Index yang semakin memburuk pada tahun 2022. Menurut laporan yang dipublikasi oleh Tom Tom Traffic, urutan kota Jakarta melambung ke posisi 29 dengan rata-rata perjalanan 10 km selama 22 menit 40 detik dari yang sebelumnya berada di posisi 46. 

Macet jadi Polusi

Tingkat kemacetan yang begitu tinggi ini kemudian berdampak pula terhadap kualitas udara karena tingkat emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor pun tinggi. TomTom Traffic mengungkapkan bahwa setiap tahunnya, aktivitas komuter setiap orang yang kemudian menyebabkan kemacetan di Jakarta menyumbangkan 263 kg dari 961 kg emisi dan untuk menanggulanginya, kita perlu menanam 96 pohon per orangnya. Sementara itu, kendaraan berbahan bakar diesel menyumbang 230 kg dari 918 kg sehingga perlu 92 pohon/orang untuk menanggulanginya.

Apakah hanya pemerintah yang harus menghilangkan polusi udara di Jakarta?

Kehadiran polusi di tengah hiruk pikuk Jakarta tidak lepas dari campur tangan masyarakat yang bermukim di dalamnya. Meskipun masyarakat tidak secara langsung mengelola PLTU yang ada di Jakarta, masyarakat tetap andil dalam penggunaan kendaraan bermotor. Untuk itu, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah harus didukung secara penuh oleh masyarakat.

Beberapa peraturan yang sudah ada saat ini, jika dimaksimalkan dalam pelaksanaannya, dapat mencapai hasil yang baik. Misalnya, penerapan uji emisi untuk kendaraan yang berusia lebih dari tiga tahun dapat dilaksanakan di sejumlah titik secara merata untuk menjaring kendaraan yang layak pakai maupun tidak. Masyarakat masih sering kali berusaha menghindari hal-hal seperti ini dengan berbagai cara, seperti membayar petugas, menghindari lokasi uji emisi, bahkan memalsukan hasil uji emisi.

Permasalahan kualitas udara Jakarta bukan hanya masalah milik pemerintah, melainkan masalah milik bersama. Ada saya, Anda, pemerintah, dan seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Solusi Apa yang Tepat Menurutmu?

Memburuknya kualitas udara di Jakarta seringkali menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, terutama masalah pernapasan. Data kementrian kesehatan menunjukkan kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA nonpneumonia di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) bahkan mencapai 90.546 kasus pada 29 Agustus sampai 6 September 2023. 

Anton Wonodwihartanto, pengemudi ojek online yang berusia 41 tahun ini mungkin salah satu dari puluhan ribu orang yang mengalami masalah pernapasan akibat kualitas udara yang buruk. Anton yang lebih dari setengah harinya bekerja di jalanan kerap merasakan sesak.

“Pernah, ketika saya lagi di belakang kendaraan yang polusinya sangat mengganggu. Itu berpengaruh pada pernapasan ketika mengendarai kendaraan,” terangnya. 

Sama seperti Anton, Rizah Aulifia, Communication Assistant World Resource Institute (WRI) Indonesia juga merasakan sendiri dampak dari buruknya kualitas udara Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Ica ini, telah merasakan sendiri pahitnya akibat dari polusi udara Jakarta. Ica terpaksa harus melakukan operasi kecil lantaran debu yang membuat matanya meradang. 

“Akhirnya pas dicoba dikonsultasikan ke dokter mungkin ini matanya sensitif, nggak kuat kena debu. Dari situ aku merasa terjustifikasi kalau itu adalah masalah polusi,” terang Ica. 

Menariknya, pengalaman personal tersebut menyadarkan Ica bahwa polusi udara tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah personal. Baginya, polusi udara adalah masalah yang lebih kompleks dari itu. 

“Jadi memang polusi udara itu tidak bisa dilihat sebagai polusi udara sendiri, tetapi dia akan selalu berkaitan dengan aspek lainnya. Khususnya kalau bahas kota dia akan berkaitan dengan transportasi, PLTU, dan banyak hal lainnya,” tegas Ica.  

Kendati demikian, permasalahan kompleks tersebut malah ditangani asal-asalan oleh pemerintah. Solusi ini acap kali membuat banyak orang geram. 

“Waktu itu sih sampe aku kesel tentang penyiraman air. Aku sebel aja kayak apa gitu korelasinya. Air itu ternyata malah memperburuk polusinya,” ungkap Ica.

Bukan hanya kendaraan, PLTU pun ikut menjadi sorotan sebagai penyumbang polusi di Jakarta. Pemerintah kerap kali menyangkal bahwa PLTU turut andil dalam penyebab polusi. Namun, pada akhirnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 28 Agustus 2023, menyatakan bahwa 34% polusi di Jakarta disebabkan oleh PLTU. Tercatat ada 26 PLTU yang berdiri di dalam dan sekitar Jakarta. PLTU-PLTU ini tersebar di daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menariknya, sebanyak 65% di antaranya dimiliki oleh swasta. Umumnya, perusahaan swasta mendirikan PLTU untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri dengan menjualnya kembali ke PLN. Hal ini biasa disebut sebagai Independent Power Producer (IPP).

Akibat dari banyaknya PLTU ini, polusi pun berdampak ke daerah-daerah di sekitar Jakarta. Kecamatan Pasarkemis di Kabupaten Tangerang dan Kota Bekasi menjadi salah dua daerah yang memiliki kualitas udara yang lebih buruk dari Jakarta. Tidak hanya itu, Kecamatan Cileungsi pun mengalami kenaikan drastis pada bulan Juni 2022. Daerah-daerah ini merupakan daerah industri yang juga berlokasi di dekat PLTU.

DKI Jakarta kembali meraih prestasi sebagai negara yang menempati posisi teratas dengan kualitas udara terburuk di dunia. Data dari IQAir selama sebulan terakhir pun menunjukkan bahwa kualitas udara DKI Jakarta termasuk golongan tidak sehat. Polusi PM 2.5—salah satu indikator kualitas udara berupa partikel kecil yang berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer yang mudah menembus paru-paru serta aliran darah—di Jakarta setara dengan mengisap 2–3 batang rokok.

Meskipun Baru Trending Belakangan ini, Apakah Buruknya Kualitas Udara DKI Jakarta Menjadi Sesuatu yang Baru?

Buruknya kualitas udara di Jakarta bukanlah sesuatu hal yang tidak biasa bagi masyarakat. Meskipun baru trending belakangan ini, nyatanya, kualitas udara di Jakarta hampir selalu buruk. Bahkan, sebelum pandemi, rata-rata tahunan indeks PM 2.5 di Jakarta pernah mencapai angka 49,4.

Angka ini 7–10 kali lipat lebih buruk dari standar yang telah ditetapkan oleh WHO.

Saat pandemi, angka ini memang mengalami penurunan sehingga banyak warga yang percaya, dengan adanya pembatasan aktivitas selama pandemi, kualitas udara di Jakarta menjadi lebih baik. Padahal, walaupun terdapat penurunan, angka polutan PM 2.5 ini masih tergolong tinggi. Hingga tahun 2022, kualitas udara di Jakarta tidak mengalami perubahan yang signifikan.

“Boleh enggak kita berdoa bersama hujan turun?”

Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK saat ditanya soal solusi polusi udara

Hujan yang begitu diharapkan di tahun ini dan dipandang dapat menjadi solusi buruknya polusi udara pun ternyata tidak serta merta membuat udara Jakarta dapat dihirup tanpa risiko. Nyatanya, sejak musim hujan dimulai, kualitas udara Jakarta masih berada di level tidak sehat. IQAir menyatakan bahwa hujan memang dapat menjadi salah satu solusi atas polusi udara dengan adanya mekanisme pengendapan basah (wet deposition), mengendapkan pencemar ke tanah. Akan tetapi, hujan tidak cukup efektif untuk mengendapkan PM 2.5 karena partikelnya yang terlalu halus dan kecil.

Kualitas udara tiap tahun kian memburuk. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap masalah ini?

Tanggapan pemerintah cenderung berubah-ubah dan saling lempar soal penyebab polusi udara di Jakarta. Kendaraan bermotor, PLTU, warga bakar sampah, apa yang sebenarnya menyebabkan polusi udara? Lantas, apa solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut?